Round-Up

Larangan Jokowi Anak Tersandung Hukum Digunduli

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 21 Agu 2021 21:07 WIB
Ilustrasi tangan diborgol
Ilustrasi (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Anak yang menghadapi proses hukum kerap digunduli oleh petugas kepolisian. Kini praktik menggunduli anak yang tersandung kasus hukum dilarang oleh pemerintah.

Aturan anak dilarang digunduli oleh polisi tertuang dalam Peraturan pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan salinan PP Nomor 78 Tahun 2021 yang dilihat detikcom, Sabtu (21/8/2021), aturan ini ditandatangani Jokowi pada 10 Agustus 2021. Aturan tersebut berisi 95 pasal.

Dalam aturan ini, anak yang berhadapan dengan hukum harus bebas dari penyiksaan hingga perbuatan tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajat.

Pada Pasal 7, ditulis perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui beberapa hal. Salah satunya bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi seperti tertulis dalam Pasal 7 huruf e, yang berbunyi:

"Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajat."

Pada bagian penjelasan, dijelaskan maksud dari Pasal 7 huruf e tersebut. Disebut beberapa tindakan dalam penyiksaan, penghukuman, dan tindakan tidak manusiawi di antaranya digunduli dan beberapa tindakan lain.

Berikut kutipan penjelasan dalam Pasal 7 huruf e:

Yang dimaksud dengan "pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajat" antara lain:
a. disuruh membuka baju dan lari berkeliling;
b. digunduli rambutnya;
c. diborgol;
d. disuruh membersihkan WC; dan
e. Anak disuruh memijat penyidik.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya: