ADVERTISEMENT

PD Desak Mendagri-Polri Usut Tuntas Kasus Surat Sumbangan Gubernur Sumbar

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Sabtu, 21 Agu 2021 13:22 WIB
Politikus Demokrat Didik Mukrianto.
Didik Mukrianto (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Partai Demokrat (PD) berbicara tentang jalannya pemerintah yang bersih terkait munculnya surat sumbangan bertanda tangan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi untuk penerbitan buku. PD juga menyinggung soal pungutan liar atau pungli dalam kondisi tertentu terkait konteks surat permintaan sumbangan itu.

"Komitmen dan hal yang mendasar yang idealnya dilakukan setiap kepala daerah adalah mewujudkan good governance dan pemerintahan yang bersih serta bebas korupsi. Untuk itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting untuk mencegah potensi penyimpangan kewenangan, korupsi, dan munculnya pungutan liar," kata Kepala Departemen Hukum dan HAM PD Didik Mukrianto kepada wartawan, Sabtu (21/8/2021).

"Dalam perspektif hukum, kejadian tersebut bisa berpotensi terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dan korupsi. Semua tindakan tersebut seharusnya menjadi musuh dan tidak dilakukan oleh para kepala daerah," sambungnya.

Surat permintaan sumbangan bertanda tangan Gubernur Sumbar Mahyeldi, menurut Didik, dalam kondisi tertentu bisa dianggap sebagai pungutan ilegal atau pungli. Anggota Komisi III DPR RI ini menjabarkan apa saja yang dapat berpotensi menjadi pungli.

"Pungli ini termasuk dalam kategori kejahatan jabatan. Termasuk dalam konsep kejahatan jabatan, termasuk di dalamnya adalah tindakan pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri," ujarnya.

Didik kemudian menceritakan istilah pungli dari kacamata birokrasi atau pemerintahan. Melalui bahasa atau istilah, praktik pungli dilancarkan untuk mengumpulkan uang secara ilegal.

"Dalam perspektif birokrasi, pungli bisa terjadi dalam beberapa istilah yang dikenal di antaranya susu ibu (sumbangan sukarela iuran bulanan), susu tekan (sumbangan sukarela tanpa tekanan). Bentuk-bentuk pungli ini menunjukkan adanya praktik pungli secara terstruktur dan melembaga. Istilah pelesetan (akronim) susu ibu-susu tekan tersebut biasanya dieufemiskan oleh petugas pungutnya ketika melakukan penagihan/pengumpulan uang," ucapnya.

Oleh sebab itu, dengan munculnya surat permintaan sumbangan yang bertanda tangan Gubernur Sumbar Mahyeldi, Didik meminta Mendagri Tito Karnavian dan aparat untuk membongkarnya. Diharapkan, dari proses turun tangannya aparat, kejadian ini dapat diperoleh kejelasan.

"Atas dalih apa pun, mengingat karena kejadian tersebut sangat potensial terjadinya abuse of power, korupsi, dan juga pungli, yang bukan hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip good governance, tapi juga berpotensi melanggar hukum, maka Menteri Dalam Negeri dan aparat penegak hukum harus segera turun tangan untuk membuat terang kejadian tersebut baik dalam perspektif birokrasi dan hukum," imbuhnya.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Saksikan video 'PUSako Sebut 'Surat Gubernur Sumbar Minta Sumbangan' Dinilai Tak Manusiawi':

[Gambas:Video 20detik]



Kemendagri sebelumnya bakal mengecek surat permintaan sumbangan bertanda tangan Gubernur Sumbar Mahyeldi untuk penerbitan buku yang bikin heboh. Selaras dengan itu, Polri menyatakan Polda Sumbar akan menyelidiki soal surat sumbangan Gubernur Sumbar Mahyeldi.

"Polda Sumbar yang akan menyelidiki kalau memang benar peristiwa tersebut," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi, Sabtu (21/8).

Surat itu berisi permintaan sumbangan untuk penerbitan buku profil 'Sumatera Barat Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan'. Polisi kemudian mengungkapkan duit dari sumbangan itu masuk ke rekening pribadi, tanpa menyebut siapa pemilik rekening itu.

"Uang dikirim ke rekening pribadi. Itu yang menimbulkan kecurigaan, sehingga ada pihak yang melaporkan kepada kami. Lagi pula mereka membawa surat berlogo Gubernur, tapi bukan ASN atau tenaga honorer di pemda. Berbekal surat itulah mereka mendatangi para pengusaha, kampus, dan pihak-pihak lainnya untuk mencari uang," kata Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda kepada wartawan, Jumat (20/8).

Gubernur Sumbar Mahyeldi belum memberi penjelasan soal surat itu. Dia mengelak dan memilih menjelaskan soal mobil dinas barunya yang telah diserahkan ke Satgas COVID-19.

(rfs/hri)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT