.webp)
Dana miliaran rupiah digelontorkan untuk rehabilitasi rumah dinas wakil rakyat di Sumatera Barat (Sumbar) disaat pandemi. Sebanyak Rp 8,8 miliar pun dikeluarkan.
Hal ini disampaikan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Raflis, dimana uang tersebut digunakan untuk rehabilitasi rumah dinas dan pagar DPRD Sumbar. Hal ini dinilai urgent untuk dilakukan.
Dia menyebut rehab itu dilakukan sesuai kebutuhan dan penting dilakukan pada tahun ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rehab rumah dinas dan pagar kantor DPRD Sumbar dinilai urgen, termasuk rehab ducting AC gedung utama kantor DPRD Sumbar, dengan pagu anggaran Rp 5.493.325.500, namun HPS Rp 1.435.321.486," kata dia seperti dilansir dari Antara, Jumat (20/8/2021).
Dia mengatakan rehab rumah dinas Ketua DPRD sudah mulai dikerjakan. Rehab dilakukan bukan di rumah induk, melainkan bagian belakang.
Menurut dia, rumah induk dibangun sejak 2015 dan bagian belakangnya sudah tidak layak lagi. Dia menyebut bagian belakang rumah dinas itu terdiri atas ruangan sopir, ruang rapat, dan ruang tamu. Juga ada shelter.
Dia mengatakan setelah perbaikan selesai, gedung itu akan digunakan untuk kepentingan rapat, menjamu tamu, tempat tamu bermalam, dan sebagainya.
"Gedung ini untuk dijadikan shelter untuk mitigasi bencana," katanya.
Sementara itu, rehab pagar juga diperlukan karena pagar kantor DPRD Sumbar saat ini berupa taman. Dia mengatakan, saat aksi demonstrasi lalu, sempat terjadi perusakan karena pagar yang dimiliki tak layak dan membuat pendemo masuk ke gedung.
"Jadi pagar ini akan mengamankan aset yang ada di kantor DPRD," katanya.
Dia mengatakan pihak kepolisian juga menyarankan agar membuat pagar yang bisa lebih mengamankan di DPRD dan disepakati pagar kantor juga akan dibuat. Selain itu, mobil dinas diparkirkan di kantor sehingga dinilai perlu diamankan.
Dia mengatakan tenaga keamanan malam hari hanya tiga orang. Menurutnya, pagar yang lebih layak akan membantu tenaga keamanan dalam bekerja.
Rehab juga dilakukan untuk ducting AC gedung utama Kantor DPRD Sumbar yang kondisinya, menurutnya, sudah layak direhab karena belum diganti sejak 1995.
"Saat ini, jika volume AC dibesarkan, akan keluar semacam debu sehingga tidak nyaman. Selain itu, di dalamnya sudah keropos juga," katanya.
Ketua DPRD Sumbar Bantah Tak Peka
Ketua DPRD Sumbar Supardi buka suara soal rehabilitasi rumah dinasnya yang memakan anggaran Rp 5,6 miliar. Dia mengatakan bagian yang direhabilitasi bukan rumah yang ditempatinya, melainkan bagian belakang rumah dinas.
"Bukan rumah kediaman Ketua DPRD dan keluarga yang direhab. Rumah dinas itu sejak saya huni tahun 2019 belum pernah direnovasi, baik berat atau ringan. Semua yang ada di rumah dinas masih mebel lama, furnitur lama peninggalan ketua sebelumnya, Hendra Irwan Rabhim. Yang dibangun adalah gedung yang selama ini dipakai untuk rapat, berdiskusi. Kondisinya sudah keropos, tak lagi representatif," kata Supardi kepada wartawan, Jumat (20/8/2021).
Supardi mengatakan rehabilitasi itu dilakukan bukan karena dirinya tidak peka terhadap kondisi pandemi Corona di Sumbar. Dia mengatakan bagian yang direhabilitasi merupakan fasilitas untuk publik, bukan digunakan oleh dirinya.
"Bukan tidak peka dengan kondisi hari ini. Tanda peka, makanya kita biarkan kondisi rumah dinas yang kami huni seperti itu. Tidak ada furnitur yang dibeli, tidak ada perabotan baru. Padahal saya punya hak juga untuk mendapatkan itu. Mobil dinas juga masih yang lama, tidak ada yang baru. Tanda kita tahu dengan kondisi saat ini. Sekali lagi, yang dibangun itu adalah gedung belakang rumah dinas. Gedung tersebut adalah fasilitas untuk publik, bukan untuk pribadi," katanya.
(dwia/haf)
