Eks Anak Buah Juliari Menangis Minta Maaf ke Warga Penerima Bansos Corona

Zunita Putri - detikNews
Jumat, 20 Agu 2021 17:44 WIB
Sidang kasus suap bansos Corona (Zunita Amalia-detikcom)
Sidang kasus suap bansos Corona (Zunita Amalia/detikcom)

Joko berharap hakim bisa mengabulkan permohonan JC-nya. Dia juga meminta keringanan hukuman dari hakim.

"Dengan penuh pengharapan, saya minta diputus seadil-adilnya dan saya mohon JC saya disetujui dalam putusan majelis hakim, karena setelah ada vonis inkrah saya diberhentikan jadi PNS Kemensos tempat saya mengabdi," kata Joko.

Terakhir, dia berharap bisa mengabdi kepada rakyat kecil setelah menjalani masa pidana. Dia pun meminta putusan yang adil dari hakim.

"Saya masih punya keinginan mengabdikan diri saya setelah menjalani masa hukuman sisa hidup saya akan saya dedikasikan kepada warga Indonesia, kepada sebagian anak telantar, warga telantar, lansia telantar. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, saya saya mohon pertimbangan majelis hakim memutus perkara ini dengan adil dan bijaksana. Semoga Tuhan menolong saya," tutur Joko.

Adi Wahyono dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 350 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Matheus Joko dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Keduanya diyakini bersalah bersama mantan Mensos Juliari Batubara menerima uang suap Rp 32,4 miliar dari sejumlah vendor bansos Corona di Kemensos. Perbuatan keduanya dilakukan bersama Juliari Batubara.

Jaksa juga menyebut Joko bersalah karena melakukan tindakan conflict of interest tentang pengadaan barang jasa. Jaksa menyebut Joko turut serta melakukan pemborongan, pengadaan, atau persewaan dalam pengadaan bansos COVID-19.

Jaksa menyebut Joko turut serta masuk dalam direksi PT Rajawali Parama Indonesia meski nama Joko tidak ada dalam susunan direksi. Sebab, Joko membantu memberikan modal ke perusahaan itu dan mengupayakan PT Rajawali Parama Indonesia mendapat kuota bansos.

Keduanya diyakini jaksa melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain itu, Joko melanggar Pasal 12 huruf (i) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.


(zap/haf)