.webp)
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyarankan seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Langkah itu guna menekan risiko penularan COVID-19.
Dia khawatir angka kasus penularan COVID-19 di Kepulauan Riau yang sudah menurun berkat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat meningkat lagi apabila pembelajaran tatap muka (PTM) dilaksanakan.
"Saya minta dipertimbangkan kembali kebijakan PTM, karena lebih susah bagi kita menangani lonjakan kasus COVID-19 kalau nanti naik lagi," kata Gubernur di Tanjungpinang, Jumat (20/8/2021), seperti dilansir Antara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Meskipun dari pemerintah pusat sudah memberikan izin, tetapi kebijakan di daerah tetap kita yang putuskan," katanya.
Ia mengemukakan, meski pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah sudah diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan risiko penularan COVID-19, tidak ada yang bisa menjamin para siswa tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan setelah kegiatan sekolah selesai.
Simak video 'Pesan Epidemiolog untuk Sekolah Tatap Muka di Daerah PPKM Level 1-3':
Gubernur mengatakan penurunan angka kasus COVID-19 selaras dengan penurunan mobilitas warga dan hal itu menunjukkan pembatasan aktivitas, termasuk penundaan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di sekolah, efektif menekan penularan virus Corona.
Selain itu, gubernur meminta pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya menggencarkan pelaksanaan vaksinasi pada anak usia 12-17 tahun agar mereka lebih terlindungi dari penularan COVID-19 saat pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan.
Menurut dia, hingga Kamis (19/8) vaksinasi COVID-19 sudah dilakukan pada 89.260 orang dari sekitar 227 ribu orang anak usia 12-17 tahun yang menjadi target vaksinasi COVID-19 di Kepulauan Riau.
"Kalau stok vaksin masih ada, harap segera dihabiskan. Setelah itu, kita desak pusat kirim vaksin lagi demi mengejar target 100 persen vaksinasi anak 12-17 tahun," kata Ansar.
Gubernur juga meminta para kepala daerah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kepulauan Riau untuk mendata siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) yang belum menjalani vaksinasi karena mereka membutuhkan sertifikat vaksinasi untuk magang di perusahaan.
"Nanti kita akan menyelenggarakan vaksinasi massal untuk anak-anak SMK," katanya.
