.webp)
Wakil Presiden Afghanistan Amrullah Saleh belakangan mengambil langkah mengejutkan lantaran menggandeng oposisi anti-Taliban untuk melawan Taliban. Lantas apa yang akan terjadi usai Amrullah memutuskan menggandeng oposisi anti-Taliban?
Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut semua bergantung pada masyarakat Afghanistan. Dia menyebut aksi Amrullah ini bisa berpotensi eskalasi menjadi perang saudara.
"Ya ini semua akan bergantung bagaimana respons masyarakat yang anti-Taliban. Kalau mereka mau angkat senjata maka ini akan bereskalasi menjadi perang saudara dan kembali pada masa sebelumnya," kata Hikmahanto saat dihubungi, Kamis (19/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun demikian, ada juga potensi perang saudara tidak akan terjadi meski Taliban menguasai Afghanistan. Dia kembali menyebut kondisi itu sangat bergantung pada masyarakat Afghanistan.
"Tapi kalau masyarakat di Afghanistan tidak ada yang merespons, maka ini tidak akan jadi apa dalam perlawanan dengan senjata terhadap Taliban," ucapnya.
Satu yang pasti, Hikmahanto menyebut semua pihak saat ini tidak ingin terjadi kembali perang saudara. Dia berpendapat semua pihak akan duduk bersama memilih tokoh untuk memimpin Afghanistan.
"Yang pasti saat ini semua ingin tidak terjadi lagi perang saudara dan menyudahi konflik. Mereka sepertinya akan duduk bersama dan memilih tokoh untuk memimpin Afghanistan. Kalau situasi seperti ini berlanjut yang kasihan adalah rakyat Afghanistan," ujarnya.
Simak soal bagaimana Pemerintah Indonesia harus bersikap di halaman berikutnya.
Saksikan video 'Gaya Tentara Taliban Berpatroli di Afghanistan':
Lantas, apa yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia terkait potensi eskalasi perang saudara di Afghanistan? Hikmahanto menilai sebaiknya Pemerintah Indonesia tidak mengambil langkah prematur. Dia menyarankan agar politik di Afghanistan mengalir terlebih dahulu sebelum Indonesia mengambil sikap.
"Oleh karenanya sangat prematur bila Pemerintah Indonesia akan mengakui Taliban sebagai pemerintahan di Afghanistan. Pemerintah perlu membiarkan politik internal di Afghanistan untuk berproses sebelum akhirnya ada pemimpin dari pemerintahan yang didukung oleh mayoritas rakyat Afghanistan," tuturnya.
"Bila tidak dan memberikan pengakuan secara prematur terhadap Taliban maka Pemerintah dapat dianggap mencampuri urusan domestik negara lain. Pada saat ini terpenting bagi Pemerintah adalah untuk menyerukan kepada dunia agar bersama-sama mengupayakan terhindarnya tragedi kemanusiaan di Afghanistan," lanjutnya.
