Survei SMRC: Mayoritas Warga Nilai Hukuman Pinangki Terlalu Rendah

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 19 Agu 2021 17:00 WIB
Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang pembacaan Putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/2/2021). Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung itu divonis oleh Majelis Hakim 10 Tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/foc.
Pinangki Sirna Malasari (ANTARA/RENO ESNIR)
Jakarta -

Mayoritas warga menilai hukuman mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari terlalu rendah. Warga menilai hukuman itu tidak adil.

Hal itu bagian dari salah kesimpulan hasil survei opini publik nasional yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang bertajuk 'Sikap Publik Nasional terhadap Kinerja Kejaksaan'. Survei dengan menggunakan telepon ini dilakukan pada 31 Juli sampai 2 Agustus 2021 dengan 1.000 responden yang dipilih secara acak. Dari jumlah itu, 41 persen warga tahu kasus suap dan pencucian uang yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari.

"Dari yang tahu, mayoritas, 71 persen menilai vonis pengadilan tingkat pertama terhadap Pinangki (penjara 10 tahun dan denda Rp 600 juta) adalah keputusan yang tidak adil. Dari yang menilai tidak adil itu, hampir semua (98,6%) berpendapat jaksa Pinangki seharusnya divonis hukuman yang lebih berat," kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam keterangan persnya, Kamis (19/8/2021).

Survei ini juga meminta tanggapan warga mengenai keputusan banding yang mengurangi masa hukuman jaksa Pinangki menjadi 4 tahun.

"Terhadap keputusan banding ini, hampir semua (92%) dari warga yang tahu kasus Pinangki menilai putusan banding tersebut tidak adil. Dan hampir semua (98,3%) dari yang menilai tidak adil itu berpendapat bahwa vonis untuk jaksa Pinangki seharusnya lebih berat, bukan malah dikurangi," papar Deni.

Menurut Deni, kasus suap dan pencucian uang yang melibatkan mantan jaksa Pinangki ini berpengaruh negatif terhadap kepercayaan warga terhadap kejaksaan dan kondisi penegakan hukum di negara Indonesia.

Deni juga menambahkan, sejauh ini cukup banyak warga yang mengaku sering mendengar terjadi kasus praktik makelar kasus di kejaksaan (29%). Cukup banyak juga (23%) yang sering mendengar adanya praktik pemerasan oleh aparat kejaksaan tersangka dalam penanganan kasus.

Siapakah Pinangki? Di jajaran kejaksaan, namanya cukup membuat orang terkejut-kejut. Meski hanya pegawai fungsional di bawah Jaksa Agung Muda Badan Pembinaan (JAM Bin) Kejaksaan Agung, sepak terjangnya membuat orang terkaget-kaget. Seperti ia bisa bepergian ke luar negeri puluhan kali, terakhir menemui dan melobi-lobi Djoko Tjandra, koruptor yang jadi buron dengan kewajiban mengembalikan uang ke negara lebih dari Rp 500 miliar.

Gaya hidupnya pun sangat glamor. Untuk operasi kecantikan, jaksa Pinangki khusus terbang ke New York, Amerika Serikat.

Namun sepandai-pandainya Pinangki melompat, akhirnya jatuh jua, yaitu saat ia menjadi makelar kasus (markus) Djoko Tjandra.

Djoko, yang berstatus sebagai buron, bisa melenggang ke Jakarta, membuat e-KTP, dan mendaftar PK ke PN Jaksel. Akal bulus Djoko dibantu pengacara Brigjen Prasetijo Utomo dan Anita Kolopaking.

Belakangan juga terungkap Djoko mengurus permohonan fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait kasus korupsi yang membelitnya. Kasus ini melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfan Jaya. Dalam dakwaan jaksa, nama Ketua MA dan Jaksa Agung disebut-sebut di kasus fatwa MA.

Nah, untuk memuluskan aksinya di atas, Djoko menyuap aparat agar namanya di red notice hilang. Pihak yang disuap adalah Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo. Seorang markus juga ikut terseret, yaitu Tommy Sumardi. Mereka akhirnya diadili secara terpisah.

Berikut daftar hukuman komplotan Djoko Tjandra dkk:

1. Djoko Tjandra, dihukum 2,5 tahun penjara di kasus surat palsu dan 4,5 tahun penjara di kasus korupsi menyuap pejabat. Hukuman 4,5 tahun penjara disunat PT Jakarta menjadi 3,5 tahun penjara. Selain itu, Djoko juga harus menjalani hukuman korupsi 2 tahun penjara di kasus korupsi cessie Bank Bali. MA juga memerintahkan agar dana yang disimpan di rekening dana penampungan atau Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dikembalikan kepada negara.
2. Jaksa Pinangki, awalnya dihukum 10 tahun penjara tapi disunat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 4 tahun penjara.
3. Irjen Napoleon divonis 4 tahun penjara.
4. Brigjen Prasetijo divonis 3,5 tahun penjara.
5. Tommy Sumardi divonis 2 tahun penjara.
6. Andi Irfan divonis 6 tahun penjara.

(asp/idn)