Heboh Mobdin Baru Gubernur Sumbar, Kemendagri Ingatkan Sense of Crisis

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 19 Agu 2021 08:14 WIB
Gubernur Sumbar Mahyeldi di Istana
Foto: Screenshot YouTube Sekretariat Presiden
Jakarta -

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah dan Wagub Sumbar, Audy Joinaldy, disorot karena mobil dinas baru di tengah pandemi COVID-19. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan agar daerah mengutamakan penanganan COVID-19 untuk anggarannya.

"Kami pemerintah mendorong supaya APBD fokus mendukung penanganan COVID-19. Maka kita meminta kebijakan yang tidak prioritas bisa di-refocusing, dan realokasi untuk penanganan COVID-19," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian N, saat dihubungi, Rabu (18/8/2021).

Ardian kemudian menyinggung soal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di situ, disebut bahwa anggaran belanja harus memenuhi beberapa azas, khususnya azas keadilan dan kepatutan.

"Rasa keadilan dan kepatutan ini tergantung kondisi di daerah. Mobil itu masih bisa diservis tidak? Itu pertama. Kedua, perlu dicermati APBD sudah mendukung secara maksimal belum penanganan COVID ini. Kalau belum, sebaiknya APBD dialihkan ke penanganan COVID. Lagi-lagi ini tergantung kondisi Sumbar," ujarnya.

Adrian menyebut, apakah mobil baru ini mendesak dan mendukung penanganan COVID-19. Sehingga bisa disebut bahwa mobil menjadi kebutuhan utama.

"Tapi kita tidak tahu, kalau gubernur dan wagub butuh kendaraan ini untuk turun ke lapangan monev (monitor dan evaluasi) penanganan COVID-19. Tidak bisa diperbaiki, bisa jadi ini jadi priotitas karena mendukung tugas dan fungsi kepala daerah monev COVID-19," kata Adrian.

Namun, menurut Adrian, jika mobil itu masih bisa diperbaiki, untuk efisiensi, maka seharusnya tidak perlu membeli mobil yang baru. "Kalau diservis bisa, diperbaiki dan berjalan dengan normal, lebih baik diservis. Tapi saya tidak tahu (kondisi mobil Gub Sumbar sebelumnya)," ucapnya.

Adrian menegaskan sikap Kemendagri yang ingin agar anggaran untuk penanganan COVID-19 diutamakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah diminta untuk memiliki perasaan di masa krisis atau sense of crisis

"Kemendagri di posisi yang tegas, di tengah pandemi ini, kami berharap seluruh pemerintah daerah memiliki sense of crisis terhadap belanja. Belanja APBD, kami harapkan lebih orientasi kepada penanganan COVID-19, insentif vaksinasi, penanganan kesehatan, bansos, jaringan pengaman. Itu jauh lebih prioritas," katanya.

Simak juga video 'Gubernur Sumbar Jawab Kabar Pembelian Mobdin Baru di Tengah Pandemi':

[Gambas:Video 20detik]