Round-up

Kontroversi Mobil Dinas Baru Gubernur-Wagub Sumbar di Era Pandemi

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 18 Agu 2021 05:43 WIB
Jakarta -

Mobil dinas baru Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy memantik kontroversi. Pasalnya, kendaraan dinas baru kedua pemimpin Sumatera Barat (Sumbar) itu dihadirkan di tengah pandemi COVID-19.

"Saya tidak tahu harga pastinya, karena bukan saya yang membeli. Mobil yang lama masih di sini," kata Mahyeldi kepada wartawan, Selasa (17/8/2021).

Meski begitu, Mahyeldi mengaku tahu alokasi anggaran untuk mobil dinasnya yang mencapai Rp 1,4 miliar. Namun dia menyebut harga pembelian tak sampai Rp 1,4 miliar.

Kritik pun datang dari anggota DPRD Sumbar. Anggota DPRD Sumbar, Nofrizon, menganggap Gubernur tak punya kepekaan atas nasib masyarakatnya. "Pengadaan mobil dinas tak urgen sama sekali. Itu bukan kebutuhan mendesak," kata Nofrizon kepada detikcom, Selasa (17/8/2021).

Pengadaan mobil dinas baru di tengah pandemi disebut tak elok. "Sungguh tak elok dan tak pantas dalam kondisi sekarang melakukan pengadaan mobil dinas. Alasannya mobil lama rusak. Memangnya Gubernur hanya punya satu mobil. Cek di garasinya. Tak masuk akal alasan yang dipakai," ujar politikus Partai Demokrat ini.

Nofrizon membandingkan Gubernur-Wakil Gubernur dengan Ketua DPRD Sumbar Supardi. Kader Partai Gerindra tersebut hingga kini masih menggunakan mobil dinas lama periode sebelumnya.

"Ini beda jauh. DPRD sangat paham kondisi sehingga tidak menganggarkan membeli mobil dinas baru. Sedangkan Gubernur kita punya mobil baru, walaupun masyarakatnya hidup susah terdampak Corona," katanya lagi.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade menilai pemimpin Sumatera Barat itu tak punya empati dan sense of crisis. Pembelian mobil dinas baru untuk pemimpin Sumbar dianggap sangat salah.

"Masyarakat sedang menderita. Pandemi menghancurkan sumber-sumber ekonomi rakyat. Lha pemimpinnya gagah-gagahan beli mobil dinas baru. Ini nggak benar namanya," kata Andre.

Menurut Andre, alasan bahwa mobil dinas baru sudah dianggarkan di APBD merupakan sesuatu hal yang tidak bisa diterima. Anggota DPR RI itu menyoroti beberapa langkah penanganan COVID-19 yang terhenti di zaman Mahyeldi memimpin Sumatera Barat.

"Dulu di zaman Irwan Prayitno-Nasrul Abit jadi Gubernur-Wakil Gubernur, ada layanan PCR-swab gratis di bandara. Tapi, sejak Mahyeldi memimpin, sudah tidak ada lagi. Dulu, Labor Unand juga mendapat pasokan anggaran yang cukup untuk melakukan pemeriksaan sampel COVID di era pemimpin dulu, tapi sekarang juga sudah nggak ada. Kita senang penanganan COVID periode dulu dilakukan secara maksimal. Tapi di periode gubernur sekarang, penanganannya sudah tidak seperti itu lagi, sehingga kasus kembali melonjak tinggi," katanya.

"Bagaimana bisa kita berharap penanganan COVID serius dilakukan kalau begini. Visi-misinya sebelum jadi gubernur akan menangani COVID. Tapi sekarang bagaimana? Gubernur beli mobil dinas baru yang harganya miliaran rupiah saat pandemi seperti ini. Dulu alasannya tidak bisa melakukan penyekatan PPKM atau mendukung berdirinya posko karena tidak ada anggaran. Tapi sekarang bisa mobil baru," tambah Andre.

Ketua Harian DPPN Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu juga tak habis pikir dengan alasan yang dikemukakan Gubernur Sumbar kalau pengadaan mobil dinas baru disebabkan mobil dinas lama rusak dan rem blong.

"Kan tinggal dibawa ke bengkel saja, itu bisa. Kalau nggak tahu bengkelnya, biar saya tunjukin," katanya lagi.

(gbr/dwia)