.webp)
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. DR. dr. Soedjatmiko, SpA(K), MSi. Meminta masyarakat untuk tidak pilih-pilih jenis atau merek vaksin tertentu dalam program vaksinasi nasional. Sebab, pada dasarnya semua vaksin sama baiknya.
Guru Besar yang akrab disapa Prof. Miko ini mengajak semua kalangan untuk segera divaksin agar diri dan keluarga terlindungi dari COVID-19. Ajakan ini ditujukan untuk anak di atas 12 tahun, orang dewasa, dan juga lansia.
"Kalau menunda-nunda atau menunggu memilih vaksin lain, itu berbahaya karena bisa tertular COVID-19 dan bisa menyebar di keluarga, jangan sampai menyesal," tegas Prof. Soedjatmiko dalam keterangan tertulis, Selasa (17/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun meminta masyarakat yang sudah divaksin untuk tidak bepergian dan berkerumun dengan siapapun dan di mana pun, kecuali sangat penting. Tak hanya itu, Prof. Soedjatmiko mengimbau agar anak-anak maupun orang dewasa selalu memakai masker menutupi hidung, mulut, dagu, pipi, di mana pun.
"Karena ketika masker dipakai dengan benar, saat itu juga bisa melindungi 70-90%," katanya.
Senada dengan Prof. Soedjatmiko, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate kembali menegaskan bahwa semua vaksin yang digunakan di Tanah Air telah melewati berbagai pengujian untuk memastikan keamanan, khasiat, dan juga mutunya.
"Pengujian telah dilakukan Badan POM dan juga para ahli lainnya untuk memastikan semua vaksin aman, berkhasiat, dan juga memiliki mutu baik," ujar Johnny.
Johnny memastikan pemerintah akan terus berupaya memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional. Adapun upaya ini dilakukan melalui kerja sama bilateral maupun multilateral dalam menjamin ketersediaan vaksin.
"Pemerintah juga mendorong produksi vaksin Merah Putih sebagai upaya kemandirian bangsa," imbuhnya.
Johnny mengungkap Indonesia akan kedatangan 50 juta dosis vaksin Pfizer yang disebut BNT 162b2 melalui kerja sama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan PT Pfizer Indonesia dan BioNTech SE. Diketahui, vaksin produksi PT Pfizer dan BioNTech SE ini telah mendapatkan Izin Penggunaan Darurat (EUA) pada Rabu (14/7) lalu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Sebagaimana diketahui, vaksin produksi Pfizer dan BioNTech ini dibuat dengan menggunakan platform messenger RNA (mRNA). Platform ini merupakan pengembangan metode baru yang berbeda dengan vaksin umumnya seperti vaksin Sinovac. Sebab, vaksin Sinovac dikembangkan dari virus yang dilemahkan atau disebut inactivated viruses.
Sebelumnya, Kepala Badan POM Dr. Penny K. Lukito, MCP memastikan pihaknya selalu melakukan pengujian dan mengkaji semua vaksin yang masuk ke Indonesia. Ia pun menjamin bahwa semua vaksin yang ada di Indonesia aman, berkhasiat, dan bermutu.
Penny menjelaskan pihaknya melakukan proses pengkajian untuk menilai khasiat dan keamanan vaksin COVID-19 dengan berbagai pihak. Adapun pihak tersebut di antaranya Tim Ahli Komite Nasional Penilai Obat, Indonesian Technical Advisory on Immunization (ITAGI), dan para ahli terkait.
Lebih lanjut, ia menerangkan pihaknya melakukan pengawalan mutu melalui sampling dan pengujian di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan dalam rangka lot release sebelum vaksin didistribusikan dan digunakan. Tak hanya itu, pihaknya juga terus mengawasi jalannya vaksinasi di Indonesia agar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dapat berjalan lancar dan aman, melalui kegiatan pengawasan pasca disetujui suatu EUA vaksin COVID-19.
"Kami melakukan pengawasan di jalur distribusi hingga pelayanan kesehatan dan juga melakukan sampling dan pengujian dalam rangka pengawasan mutu serta surveilans keamanan vaksin atau pemantauan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) bersama Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh Indonesia," ungkap Penny.
Untuk itu, Penny meminta agar masyarakat tak lagi ragu untuk divaksin agar tidak terinfeksi dan menjadi sakit. Sebab menurutnya, vaksinasi dapat mengurangi risiko sakit berat saat terinfeksi.
"Selain vaksinasi, yang tidak boleh dilupakan adalah disiplin pada protokol kesehatan, terutama memakai masker dan mematuhi aturan pembatasan mobilitas yang ditetapkan pemerintah," imbuhnya.
(prf/ega)
