Apresiasi Permohonan Maaf BPIP, HNW Beri Catatan Kritis

Khoirul Anam - detikNews
Selasa, 17 Agu 2021 09:30 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi langkah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengganti tema perlombaan perayaan Hari Santri Nasional. Adapun BPIP mengajukan permohonan maaf setelah tema perlombaan tersebut menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Diketahui, BPIP mengubah tema perlombaan menjadi 'Pandangan Agama dalam Menguatkan Wawasan Kebangsaan' dan 'Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 Menuju Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh'. Sebelumnya, perlombaan tersebut bertema 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam' dan 'Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam'.

Meski demikian, politisi yang akrab disapa HNW ini juga mengkritisi pernyataan BPIP yang merasa senang atas adanya kontroversi tersebut dengan alasan meningkatkan perhatian kepada BPIP. Ia mengingatkan BPIP untuk introspeksi dan mendesak agar tidak lagi mengulangi kontroversi dengan membentur-benturkan agama dan Pancasila.

"Harusnya BPIP jadi teladan dalam melaksanakan dan menjaga pengamalan Pancasila. BPIP mestinya berada di garda terdepan dalam mengoreksi perilaku atau kebijaksanaan yang tak sesuai dengan Pancasila seperti saat ada ketidakadilan hukum dan ketidakadilan sosial, merebaknya buzzer dan separatis yang memecah NKRI. Atau korupsi yang di era pandemi malah menggila. Atau hilangnya frasa Agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 dan sebagainya," kata HNW dalam keterangannya, Selasa (17/8/2021).

"Ke depan kegiatan BPIP harus benar-benar sesuai Pancasila, yang menyatukan dan mencerahkan, jangan malah menimbulkan kontroversi baru sekalipun kemudian dikoreksi, karena bukan untuk itu BPIP dihadirkan," lanjutnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menjelaskan, ia dan PKS bersama tokoh-tokoh dari MUI, Muhammadiyah, dan sebagainya tegas mengkritisi lomba BPIP tersebut.

Pada keterangannya Sabtu (14/8) lalu, HNW mendesak BPIP untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik dan segera mengganti tema lomba menjadi lebih produktif dan edukatif.

Sikap tegas tersebut dinilai positif oleh publik, di antaranya dari tokoh GP Ansor Jombang Cak Kholiq, yang menyebutkan bahwa penolakan PKS atas tema perlombaan tidak saja membela umat Islam, tapi juga membela kebenaran dan fakta sejarah demi keutuhan NKRI.

HNW mengingatkan, BPIP sejatinya memiliki tugas strategis, seperti merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018 tentang BPIP.

Oleh karena itu, lanjutnya, BPIP tidak seharusnya mengerjakan hal yang kontroversial. Apalagi, kata dia, sampai dinilai Islamophobia dan tidak Pancasilais karena berpotensi mengadu domba anak bangsa dan laku tidak adil kepada sebagian komunitas bangsa, seperti santri yang dikaitkan dengan soal bendera dan lagu kebangsaan.

Ditambah lagi, lanjutnya, kelembagaan BPIP diprogramkan untuk dikuatkan dengan RUU BPIP yang saat ini sudah masuk Prolegnas Prioritas 2021 di DPR.

"BPIP harusnya membuktikan kepada masyarakat bahwa kelembagaan mereka layak naik tingkat dari Perpres menjadi UU. Misalnya dengan membuat kegiatan-kegiatan yang positif dan dirasakan bermanfaat untuk bangsa dan negara dengan menjadi teladan yang benar dalam melaksanakan semua sila dari Pancasila. Melakukan kajian dan program yang konstruktif dan strategis beserta rekomendasi di tingkat kementerian/lembaga soal pengamalan Pancasila di tengah berbagai permasalahan besar bangsa seperti dekadensi moral, korupsi, ketidakadilan hukum dan sosial. Ancaman perpecahan bangsa, separatisme dan komunisme. Serta menguatkan gotong royong bangsa untuk berkontribusi atasi pandemi COVID-19," kata HNW.

"Jangan malah terus timbulkan kontroversi atau program yang kontraproduktif yang tak sesuai dengan Pancasila serta alasan awal keberadaan BPIP, yang akhirnya membuat banyak kalangan masyarakat justru mendesak agar BPIP dibubarkan saja," pungkasnya.

(ega/ega)