Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) biasanya diperpanjang oleh pemerintah setiap minggu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki alasan tersendiri mengapa PPKM diterapkan jangka pendek dan rata-rata diperpanjang setiap minggu.
"Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan," kata Jokowi dalam Pidato Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD dan DPR, Senin (16/8/2021).
PPKM menjadi kebijakan yang dipilih pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Dia menjelaskan, kebijakan strategi penanganan COVID-19 memang harus dilakukan secara dinamis. Oleh karena itu penyesuaian mengenai pengetatan dan pelonggaran aktivitas dilakukan setiap minggu.
"Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat," terangnya.
Virus COVID-19, kata Jokowi, selalu berubah dan bermutasi. Oleh karena itu kebijakan untuk penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi.
Pemerintah pun resmi kembali memperpanjang PPKM di Jawa-Bali hingga 23 Agustus 2021. Keputusan ini berlaku bagi daerah yang menerapkan PPKM level 4, 3, dan 2.
"Maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali akan diperpanjang sampai 23 Agustus," kata Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam paparan media yang digelar virtual, Senin (16/8).
Simak Video: Covid di RI Mulai Terkendali, Luhut: Berkat Arahan Presiden
