Ombudsman Mau Ngadu ke Jokowi Jika KPK Tak Laksanakan Rekomendasi soal TWK

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Senin, 16 Agu 2021 22:56 WIB
Gedung Ombudsman
Ilustrasi gedung Ombudsman (Foto: Ari Saputra-detikcom)
Jakarta -

Ombudsman RI telah memberikan rekomendasi kepada KPK soal temuan maladministrasi soal tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN. Jika tak dilaksanakan, Ombudsman akan mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dalam waktu resolusi jika LAHP ORI tetap tidak dilaksanakan, baru akan diterbitkan rekomendasi ORI ke Presiden dan DPR," ujar Ketua Ombudsman, Mochamad Najih, kepada wartawan, Senin (16/8/2021).

Najih mengatakan Ombudsman telah menerima surat keberatan yang dilayangkan KPK. Surat keberatan tersebut masih dalam proses mitigasi.

"Benar KPK telah menyampaikan keberatan dan sekarang masuk dalam proses mitigasi di keasistenan menajemen, mutus atas keberatan KPK," katanya.

Sebelumnya, KPK menyatakan sikap terkait laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI terkait pelaksanaan TWK. KPK mengirim surat keberatan ke Ombudsman.

"KPK sudah selesai merespons LAHP tersebut dengan menyatakan keberatan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (16/8).

Ombudsman sendiri memberikan waktu kepada KPK selama sebulan untuk melaksanakan rekomendasi soal TWK. Menurut Ali, keberatan ini sudah sesuai dengan mekanisme proses pemeriksaan Ombudsman.

"Keberatan ini bagian dari mekanisme sah yang diatur dan berlaku pada proses pemeriksaan oleh ORI tersebut," ujar Ali.

Rekomendasi Ombudsman

Ombudsman RI menyatakan ada maladministrasi dalam proses TWK terhadap Pegawai KPK. Temuan itu diteruskan Ombudsman ke pimpinan KPK, Kepala BKN, dan Jokowi.

"Dalam hasil pemeriksaan, secara keseluruhan nanti akan kita fokuskan pada tiga isu utama, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Yang kedua adalah pada proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN, dan yang ketiga adalah pada tahap penetapan hasil asesmen tes wawancara kebangsaan atau TWK," ucap Ketua Ombudsman Mokh Najih dalam konferensi pers, Rabu (21/7).

"Tiga hal inilah yang oleh Ombudsman ditemukan potensi-potensi maladministrasi dan secara umum maladministrasi itu dari hasil pemeriksaan kita, memang kita temukan," imbuhnya.

Dalam paparan yang disampaikan anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng, KPK diminta mengangkat 75 pegawai itu menjadi ASN. Sebab, Robert menilai ada temuan maladministrasi pada tahapan pembentukan kebijakan, pelaksanaan TWK, dan penetapan hasil.

"Atas pendapat dan temuan, Ombudsman menyampaikan tindakan korektif yang ditujukan pada KPK," ucap Robert.

"Hakikat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan PP Nomor 41 Tahun 2020 serta maladministrasi dalam proses penyusunan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021, proses pelaksanaan asesmen TWK, maka terhadap 75 pegawai KPK tersebut dialihkan statusnya menjadi pegawai ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021," sambungnya.

(haf/haf)