KLHK Kalah Lawan Perusahaan di Kalbar soal Izin Ribuan Hektare Lahan Sawit

Andi Saputra - detikNews
Senin, 16 Agu 2021 16:54 WIB
Mengunjungi perkebunan milik PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, Kalimantan Tengah. PT SSMS memiliki luas lahan sekitar 100 ribu hektar. Reno/detikcom.
Ilustrasi lahan sawit (Reno Hastukrisnapati Widarto/detikcom)
Jakarta -

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan perusahaan sawit yang mengelola ribuan hektare lahan di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar), PT PTS. Majelis hakim memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mencabut Nomor SK. 733/Menhut-II/2014.

Dalam gugatannya, PT PTS menggugat KLHK terkait Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 733/Menhut-II/2014 Tanggal 02 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Barat sebatas bidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 24 milik PT PTS.

"Telah jelas perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian secara nyata bagi Penggugat karena tumpang tindih (overlapping) dengan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional atas tanah di Kabupaten Ketapang atas tanah negara seluas 10.602 Ha sebagaimana diuraikan dalam Peta Situasi Tanggal 1 Maret 1994 No. 4/1994, terletak di Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2029, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Usaha dahulu No. 2 sekarang Hak Guna Usaha No. 22 dan 24 atas nama PT TPS. Adapun yang tumpang tindih dengan HGU milik Penggugat seluas ± 817 hektare," demikian urai PT PTS, yang dikutip dari putusan PTUN Jakarta, Senin (16/8/2021).

Gayung bersambut. PTUN Jakarta mengabulkan permohonan itu.

"Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa: Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 733/Menhut-II/2014 Tanggal 02 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Barat sebatas bidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 24 milik PT Prakarsa Tani Sejati," ujar majelis hakim yang diketuai Sutiyono dengan anggota Mohamad Syauqie.

Berikut ini alasan majelis hakim mengalahkan KLHK:

Bahwa Kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit yang dimohonkan Penggugat seluas 27.000 Ha, diberikan seluas 25.769 Ha dengan catatan sisanya adalah areal yang dipertahankan sebagai kawasan hutan yang terdiri dari Gunung Temanggung 570 Ha, Gunung Konar 288 Ha, Gunung Jelajah 270 Ha, Gunung Mangkubawa 89 Ha dan G. Metangkap 109 Ha.

Namun setelah pengadilan mencermati peta yang terlampir pada Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22/Kel. Marumbuk, Daka, Rempangi, dan Randau, terbit tanggal 30 September 2002, hal ini dapat terlihat area-area tersebut berada dalam garis batas wilayah perkebunan yang ditetapkan dalam peta yang bersangkutan.

Bahwa oleh karena nyata sebagian areal Gunung Temanggung, Gunung Konar, Gunung Jelajah , Gunung Mangkubawa dan Gunung Metangkap masuk dalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 22/Kel. Marumbuk, Daka, Rempangi, dan Randau, terbit tanggal 30 September 2002 yang menjadi area perkebunan PT PTS, maka secara hukum berlaku asas presumption justae causa yang artinya Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/ Pemerintahan harus dianggap benar sepanjang belum dibatalkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/Pemerintahan yang menerbitkannya atau dinyatakan batal oleh Pengadilan apabila surat keputusan tersebut di Permasalahkan di Pengadilan oleh Pihak yang dirugikan.

Artinya Sertipikat Hak Guna Usaha No. 22/Kel. Marumbuk yang menjadi area perkebunan PT PTS harus dianggap benar dan berlaku. Karena pengadilan tidak melihat adanya dalil dan bukti yang menunjukkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 22 dicabut oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/Pemerintahan berdasarkan azas contrarius actus atau dinyatakan batal atau tidak sah atau tidak berkekuatan hukum oleh pengadilan.

Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 22 karenanya terbit lebih dahulu yaitu 12 tahun sebelum tanggal penerbitan Surat Keputusan objek sengketa in casu yaitu tanggal 2 September 2014, maka seharusnya hal ini terbaca oleh Tergugat melalui perangkat organisasi dibawahnya sesuai dengan tupoksinya, mengingat Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha telah ditembuskan kepada Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan di Jakarta, untuk selanjutnya mendapat koreksi seperlunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga ditembuskan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat yang seharusnya masuk dalam dokumen usulan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi oleh Gubernur Kalimantan Barat, sehingga dapat dikeluarkan dari Kawasan hutan dalam RTRWP Kalimantan Barat karena hak atas tanahnya telah terbit lebih dahulu atau koreksi seperlunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tidak terbacanya areal perkebunan a.n. Penggugat dalam proses pengukuhan Kawasan hutan provinsi Kalimantan Barat karena tidak lengkapnya data sehingga terdapat kekurangan data.

Bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati dalil dan bukti Para Pihak, Pengadilan tidak menemukan adanya fakta hukum berupa bukti-bukti adanya Tindakan Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak menerima laporan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), melakukan pembahasan akhir hasil penelitian terpadu, dan hasil pembahasan oleh Menteri menyampaikan hasil penelitian Tim Terpadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan terhadap perubahan peruntukan Kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis.

Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa secara prosedur maupun substansi telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan RI. No. P.34/Menhut-II/2010 dan Perubahannya Peraturan Menteri Kehutanan RI. No. P.29/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan jo. Peraturan Menteri Kehutanan RI. No. P.36/Menhut-II/2010 Tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan yang mengatur Keanggotaan, Tugas dan Pelaksanaan Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi.

Yang secara mutatis mutandis juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum yang menghendaki keutamaan landasan ketentuan peraturan perundang- undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, serta Asas kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga keputusan dan/atau Tindakan tyang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Karenanya secara hukum surat keputusan yang menjadi objek sengketa in casu harus dinyatakan batal.

(asp/jbr)