Komnas HAM Minta Jokowi Pulihkan Status Pegawai KPK Tak Lolos TWK

Tim Detikcom - detikNews
Senin, 16 Agu 2021 15:11 WIB
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bersama para anggota meninjau terkait tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Komnas HAM menyampaikan proses alih status pegawai KPK dinyatakan melanggar 11 hak asasi. Komnas HAM pun merekomendasikan agar Presiden Jokowi memulihkan status pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Kami membuat kesimpulan yang sudah disampaikan pada akhirnya kami menyatakan ada 11 dugaan pelanggaran HAM, dari seluruh proses itu termasuk dugaan-dugaan pelanggaran HAM yang kami lihat terjadi dalam proses TWK KPK ini maka kami kemudian mengeluarkan rekomendasi," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dalam konferensi pers, Senin (16/8/2021).

Adapun rekomendasi itu sesuai dengan kewenangan UU 39 Tahun 1999, di mana Komnas HAM sebagai lembaga independen dapat memberikan rekomendasi hasil penyidikan pemantauannya. Adapun rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Jokowi secepatnya.

"Rekomendasi yang kami sampaikan terutama pada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan selaku pejabat pembina kepegawaian tertinggi untuk mengambil alih seluruh proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK," kata Ahmad Taufan Damanik.

Pertama, Komnas HAM merekomendasikan agar Jokowi memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) KPK yang dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi yang telah disampaikan kepada publik.

Ahmad Taufan mengatakan hal ini sejalan dengan putusan MK yang menyatakan pengalihan status pegawai KPK tidak boleh merugikan hak pegawai KPK diangkat menjadi ASN dengan alasan apa pun.

"Mengingat MK berperan sebagai pengawal konstitusi dan hak konstitusional, maka pengabaian atas pertimbangan hukum dalam putusan hukum dapat dimaknai sebagai bentuk pengabaian konstitusi," kata Ahmad.

Berikut ini rekomendasi dari Komnas HAM terhadap Presiden Jokowi untuk mengambil alih seluruh proses asesmen TWK pegawai KPK dengan:

1. Memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) KPK
2. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK
3. Melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh pejabat Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK
4. Perlu adanya penguatan terkait wawasan kebangsaan, hukum, dan hak asasi manusia dan perlunya nilai-nilai tersebut menjadi code of conduct dalam sikap dan tindakan setiap aparatur sipil negara
5. Melakukan pemulihan nama baik pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Sebelumnya, Komnas HAM mengungumkan hasil kajian dari laporan yang dilakukan Novel Baswedan dkk terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Hasilnya, Komnas HAM menyebut proses alih status pegawai KPK dinyatakan melanggar 11 hak asasi.

"Setelah Komnas HAM melakukan pemeriksaan, pendalaman dan analisis ternyata Komnas HAM menemukan keyakinan bahwa suatu yang sepele karena dari perspektif pelanggaran hak asasi manusianya Komnas HAM menemukan ada 11 bentuk pelanggaran HAM dalam kasus ini baik ditinjau dari sisi kebijakan, ditinjau dari tindakan atau perlakuan termasuk juga dari ucapan dalam bentuk pernyataan maupun pernyataan," kata Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI Munafrizal Manan, dalam konferensi pers, Senin (16/8/2021).

(yld/dhn)