.webp)
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah transparan dan melakukan audit terkait biaya pokok tes PCR. Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai saat ini waktu yang tepat bagi pemerintah mengambil sikap.
"Saya kira masih bisa kita diskusikan kita dorong momentum ini untuk pemerintah mengambil sikap mengaudit secara keseluruhan," ujar Rahmad Handoyo kepada wartawan, Sabtu (14/8/2021).
Rahmad Handoyo mengatakan, audit ini dapat dilakukan dengan duduk bersama para pihak terkait membicarakan harga. Pihak-pihak terkait ini diantaranya importir, produsen hingga rumah sakit dan klinik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mengaudit itu maksudnya duduk bersama dengan importir, produsen yang ada dalam negeri yang sudah bisa mampu menghasilkan PCR atau tes antigen, kemudian rumah sakit, asosiasi, pemerintah dan klinik, jadi berapa yang pantas untuk disampaikan ke masyarakat," tuturnya.
Ia menuturkan, pemerintah telah menerapkan batas maksimal biaya PCR yaitu sebanyak 9 ratus ribu. Namun menurutnya masih ada PCR dengan harga jauh lebih murah yakni 5 hingga 6 ratus ribu.
"Meskipun saat ini sudah diberikan aturan batas atas 9 ratus ribu maksimal, tetapi di lapangan juga ada yang memberikan pelayanan 5 ratus ribu, 6 ratus ribu inikan fakta. Ini ternyata dengan 5 ratus ribu dan 6 ratus ribu pun masih banyak yang memberikan fasilitas itu yang mendapat keuntungan. Ini harus kita telah bersama-sama," kata Handoyo.
Menurutnya dengan adanya harga PCR 5 ratus ribu, hal ini membuktikan dalam kisaran harga itu masih ada untung yang dapat diambil. Sehingga dia menilai masih ada celah untuk pemerintah menurunkan harga PCR.
"Artinya apa, 5 ratus ribu saja udah untung. Kalau memang ada kesepakatan importir harus diteken harga sekian saya kira juga masih ada celah untuk kita turunkan lagi," ujar Handoyo.
Meski begitu, dia menilai harga PCR di Indonesia tidak bisa disamakan dengan India. Menurutnya ini karena bahan-bahan yang ada di Indonesia mayoritas impor.
"Sebenarnya tidak bisa apple to apple membandingkan harga produksi di Indonesia maupun India," tuturnya.
"Kita masih 90 persen bahan obat dan alat kesehatan itu impor jadi kalau kita mayoritas impor," sambungnya.
(dwia/maa)
