.webp)
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate buka suara terkait aplikasi PeduliLindungi yang dikritik pakar epidemiologi. Dia membandingkan dengan aplikasi terkait penanganan Corona di negara lain.
Dia awalnya mengatakan aplikasi PeduliLindungi sudah dipresentasikan kepada para guru besar epidemiologi berbagai universitas. Menurutnya, aplikasi serupa juga digunakan di Singapura dan Korea Selatan (Korsel).
"PeduliLindungi juga sudah dipresentasikan kepada para guru besar epidemiolog dari berbagai universitas, seperti UI, Universitas Airlangga, dan UGM. Sistem seperti ini juga sudah diterapkan di berbagai negara maju yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19, seperti di Singapura atau Korea Selatan," ujar Johnny kepada wartawan, Sabtu (14/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan data yang masuk ke dalam aplikasi PeduliLindungi sudah ditransfer ke government cloud. Katanya, data tersebut terintegrasi dengan berbagai aplikasi lain, seperti Silacak, eHac di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), maupun aplikasi Bersatu Lawan COVID (BLC) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Fitur pada aplikasi PeduliLindungi terus disempurnakan agar mampu memberikan informasi dan data yang lebih akurat dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 maupun bagi masyarakat untuk mendapat informasi yang lebih tepat," katanya.
Johnny mengatakan masyarakat bisa lebih leluasa mendapatkan informasi perkembangan pandemi COVID-19 dan fasilitas lainnya. Di samping itu, katanya, kegiatan masyarakat juga terbantu aplikasi ini.
"Membantu kelancaran kegiatan keseharian masyarakat, misalnya seperti pemeriksaan sebelum memasuki fasilitas publik semisal mal, tempat ibadah, point of interest maupun kelancaran dalam melakukan perjalanan darat, laut, dan udara," tuturnya.
Sebelumnya, seorang warga yang sudah divaksinasi tetap tidak bisa masuk mal karena tidak terdata di aplikasi PeduliLindungi. Epidemiolog Griffith University, Australia, Dicky Budiman, mengkritik adanya aplikasi tersebut. Menurutnya, aplikasi ini justru tidak efektif lantaran sistem database belum terintegrasi. Di sisi lain, cakupan vaksinasi di Indonesia pun belum menyentuh 50 persen.
Dia menilai PeduliLindungi bakal menyulitkan pemerintah maupun dunia usaha. Dicky menguraikan 3T (testing, tracing, dan treatment) di Indonesia perlu dikuatkan, sehingga aplikasi PeduliLindungi tidak lagi dibutuhkan.
"Ini (PeduliLindungi) akan menyulitkan pemerintah sendiri dan dunia usaha. Jadi niatnya betul untuk membatasi, tetapi itu bukan akar masalahnya. Masalah utamanya adalah 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Dicky mengatakan, jika 3T di Indonesia kuat, tidak perlu adanya aplikasi semacam PeduliLindungi," ujar Dicky kepada detikcom, Jumat (13/8).
Dicky juga menilai sertifikat vaksin yang ada di aplikasi PeduliLindungi tidak bisa jadi patokan tunggal seseorang untuk beraktivitas. Dia menekankan masih banyak orang yang belum divaksin sehingga upaya mencapai kekebalan komunal (herd immunity) belum tercapai.
"Jadi masalahnya adalah sekali lagi, walaupun di aplikasi ini diperbaiki, dari jumlah orang yang sudah menerima vaksinasi lengkap, ini juga masih sedikit. Saya melihat ini (PeduliLindungi) tidak bisa diterapkan saklek," imbuhnya.
Simak juga 'Pemerintah Upgrade PeduliLindungi Optimalkan Tracing Covid-19':
