Gugatan PD ke Kubu KLB Kandas, BW Bantah AHY Tak Hadiri Mediasi

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Jumat, 13 Agu 2021 19:54 WIB
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra (kedua kiri) bersama kuasa hukum DPP Partai Demokrat Bambang Widjojanto (tengah) surat gugatan saat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di Jakarta, Jumat (12/3/2021). DPP Partai Demokrat melakukan gugatan terkait dengan pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz
Partai Demokrat saat mendaftarkan gugatan ke PN Jakpus bersama Bambang Widjojanto ( ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Jakarta -

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutuskan tidak menerima gugatan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang intinya meminta kubu KLB Deli Serdang tidak menggelar kegiatan dengan mengatasnamakan PD. Majelis hakim menyebut AHY, selaku penggugat, tidak menghadiri dua kali mediasi yang diagendakan pada 11 Mei dan 20 Mei 2021.

PD pada dasarnya menerima keputusan majelis hakim PN Jakpus dengan nomor 236/ Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tanggal 12 Agustus 2021. Kuasa hukum PD, Bambang Widjojanto (BW), menyatakan pihaknya akan mempelajari putusan majelis hakim.

"Partai Demokrat memutuskan menerima putusan di atas untuk dipelajari dan dipertimbangkan secara teliti dan saksama guna dijadikan dasar dalam memastikan pilihan dan langkah hukum selanjutnya, apakah akan mengajukan upaya hukum atau gugatan diajukan kembali karena pokok-pokok telah memuat fakta-fakta yang utuh dan kuat secara hukum atas perbuatan melawan hukum dari para Tergugat dalam menyelenggarakan KLB abal-abal," kata BW dalam keterangan tertulis yang diterima dari Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP PD Herzaky Mahendra Putra, Jumat (13/8/2021).

BW juga memprotes pernyataan kubu KLB yang menyebut gugatan AHY ditolak. Menurut BW, putusan majelis hakim menyatakan bahwa gugatan 'tidak dapat diterima', yang artinya majelis hakim sama sekali belum memeriksa pokok perkara dan bukti-bukti yang diajukan.

Lebih lanjut BW membantah AHY, selaku penggugat, tidak menghadiri dua kali agenda mediasi. Mantan Wakil Ketua KPK itu kemudian menjelaskan salah satu pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur perihal alasan yang diperkenankan untuk tidak menghadiri mediasi.

"Kami meyakini Pemohon Prinsipal telah secara patut hadir dalam proses mediasi dan mengikuti proses mediasi secara hukum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menegaskan pihak yang tidak hadir dapat dilakukan dengan alasan yang sah, dan salah satu alasannya menjalankan tuntutan profesi/pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan," papar BW.

BW menyebut AHY telah menunjukkan iktikad baiknya karena sudah mengirimkan surat kepada hakim mediator, yang menjelaskan alasan hukum atas ketidakhadirannya karena sedang menjalankan tuntutan/profesi pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, serta juga telah memberikan kuasa kepada prinsipal penggugat lainnya, yakni Sekjen PD Teuku Riefky Harsya.

BW memastikan Sekjen PD hadir untuk mewakili AHY dan mengambil keputusan atas nama partai dalam proses mediasi tersebut. Surat kuasa dan proposal mediasi telah diterima hakim mediasi dan para Tergugat sehingga proses mediasi dilanjutkan, dan para Tergugat juga menjawab proposal mediasi dari PD.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya.

Simak video 'Kubu Moeldoko Gugat Kemenkum HAM Atas Penolakan KLB Deli Serdang':

[Gambas:Video 20detik]