Survei KedaiKOPI: 81,7% Responden Dukung ICW soal Pencopotan Jaksa Agung

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 12 Agu 2021 16:47 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin hadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR. Dalam raker itu DPR minta Jaksa Agung tindak lanjuti skandal impor emas Rp 47,1 triliun.
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Lembaga Survei KedaiKOPI melakukan survei opini publik tentang kinerja lembaga Kejaksaan Agung guna menyikapi beberapa kasus penegakan hukum yang sempat mencuat dan menjadi viral akhir-akhir ini. Sebanyak 81,7 persen menjawab setuju usulan ICW agar Jaksa Agung dicopot.

"Sebanyak 59,5 persen dari responden di seluruh Indonesia menganggap disparitas atau ketimpangan perlakuan yang cenderung tidak adil dalam penegakan hukum di kejaksaan sangat besar," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo memaparkan hasil survei dalam siaran pers kepada wartawan, Kamis (12/8/2021).

Responden menilai masih ada ketidakadilan hukum yang masih tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. "Disparitas hukum dipersepsi terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia yang harus menjadi perhatian kejaksaan dan pemerintah," imbuh Kunto.

Selain itu, sebanyak 71,7% responden di seluruh Indonesia menganggap telah terjadi disparitas perlakuan hukum terhadap eks jaksa Pinangki Sirna Malasari. Disparitas perlakuan hukum yang dimaksud adalah tuntutan hukuman yang rendah serta tak ada pengajuan kasasi atas putusan hakim oleh jaksa penuntut umum.

Selain itu, founder KedaiKOPI yang juga analis komunikasi politik, Hendri Satrio, mengatakan 71,2% warga Indonesia menganggap tuntutan JPU terhadap Pinangki terlalu ringan, 61,6% tidak setuju terhadap absennya proses kasasi dari JPU, dan 65,6% menganggap ada perlakuan tidak adil dari Kejaksaan dalam kasus Pinangki.

"Ini karena Kejaksaan dianggap melindungi anggotanya," kata Hendri.

Hendri Satrio menambahkan bahwa di dalam survei ini mayoritas publik atau 79,6% memiliki persepsi telah ada 'bantuan orang dalam' sehingga Pinangki kemudian mendapatkan hukuman yang rendah. Berangkat dari persepsi kasus Pinangki tersebut, lanjut Hendri, masyarakat menilai bahwa disparitas hukum atau pidana yang terjadi di tubuh institusi Kejaksaan se-Indonesia sangat tinggi.

"Terdapat 59,5% responden yang menganggap disparitas hukum di provinsi mereka (responden) sangat besar," tukas Hendri Satrio.

Simak 81,7 persen responden dukung permintaan ICW ke Jokowi soal copot Jaksa Agung di halaman berikutnya.

Lihat juga Video: Jaksa Agung Resmikan Pembangunan Gedung Kejagung yang Terbakar

[Gambas:Video 20detik]