.webp)
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E, yang digelar pada 2022. PSI menilai pelaksanaan program ini cenderung dipaksakan sekaligus menghamburkan uang.
"PSI dengan ini akan menggulirkan hak interpelasi yang dimiliki oleh DPRD DKI Jakarta terhadap kebijakan Pak Anies yang ingin menyelenggarakan kegiatan Formula E. Sikap politis PSI mengajukan hak interpelasi terkait kebijakan Gubernur Anies Baswedan menjalankan, memaksakan mau dilaksanakannya program Formula E di tahun terakhir di masa jabatannya," kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor dalam konferensi pers virtual, Kamis (12/8/2021).
PSI menjelaskan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai penyelenggara Formula E di DKI mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) senilai Rp 767,4 miliar. Namun, hingga kini anggaran tersebut belum dicairkan karena tak kunjung terlaksana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di rapat pembahasan anggaran nanti, PSI akan menolak pengajuan PMD untuk acara Formula E dari PT Jakpro di APBD-P 2021 maupun APBD 2022," ujarnya.
Michael mengaku ini bukan pertama kali PSI berencana mengajukan hak interpelasi terkait Formula E. Sebab, sejak awal PSI menganggap ajang balap mobil listrik di Jakarta itu tidak memiliki perencanaan yang matang.
"Kita tahu ada banyak hal yang tidak wajar, dari sisi perencanaan, feasibility study-nya dan anggaran yang menurut kami tidak seharusnya dikeluarkan sebesar itu, tapi terus berjalan. Untungnya sekarang banyak pihak yang melihat program ini dipaksakan dan terlalu banyak menghamburkan uang," jelasnya.
PSI optimistis rencananya menggulirkan interpelasi akan disambut baik oleh fraksi lainnya di DPRD DKI Jakarta. Bahkan, menurutnya, secara terbuka PSI mengajak Fraksi PDIP ikut serta dalam rencana ini.
"Bahkan kemarin Wakil Ketua Fraksi PDIP Bu Ima menyampaikan hal tersebut di dalam salah satu media TV yang tayang nasional di mana PDIP yang diwakilin Bu Ima menyampaikan bahwa PDIP akan melakukan interpelasi. Kalau ditotal PSI 8, PDIP 25 itu sudah 33. Lebih dari 15 syarat minimum untuk interpelasi. Kalau hak itu sudah diajukan, berarti harus diparipurnakan," ujarnya.
Terakhir, PSI menyinggung soal commitment fee Formula E yang kini sudah dibayarkan sekitar Rp 560 miliar. Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra menyebut setiap tahun pembayaran commitment fee naik sekitar 10 persen.
"Dari awal Pemprov DKI itu seakan-akan menutupi bahwa seharusnya dalam kontrak mereka itu harus membayarkan commitment fee sebesar Rp 365 miliar per tahun dengan catatan ada penambahan 10 persen setiap tahunnya. Jadi kalau dikalkulasikan hanya untuk pembayaran commitment fee yang kita bayarkan untuk 5 tahun itu berarti akan Rp 2 triliun uang yang dibayarkan untuk commitment fee itu di luar anggaran-anggaran yang sifatnya untuk pelaksanaan," sebutnya.
Dihubungi terpisah, Fraksi PDIP juga berencana mengajukan hak interpelasi terkait Formula E. Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyatakan partainya sudah lebih dulu merencanakan hal ini.
"Kan kita dulu (akan ajukan interpelasi). Jangan dibalik. Kita suarakan dahulu soal interpelasi, PSI baru ikut," kata Ima saat dikonfirmasi.
Fraksi PDIP tidak menjelaskan kapan pastinya hak interpelasi akan digulirkan. Meski demikian, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menjelaskan sejauh ini pihaknya masih menunggu respons Pemprov DKI Jakarta dalam menjalani program pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
"Belum sampai tahapan itu (interpelasi). Tahapan kita adalah PDIP mendorong Pemprov DKI fokus pemulihan akibat Pandemi COVID-19. Di tahun 2020 energi kita gunakan untuk pemulihan, misal memulihkan ekonomi, mengejar ketertinggalan, itu yang kita maksud dalam tahun 2022. Jadi bukannya alokasi anggaran itu untuk Formula E. Itu yang mau dorong kepada pemprov. Kita tunggu dulu jawaban dari pemprov kayak apa," jelasnya.
Simak Video: PDIP DKI Pertanyakan Tujuan Anies Ngotot Gelar Formula E
