.webp)
Insiden adu mulut antara anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Viani Limardi dan polisi karena kena ganjil genap menjadi sorotan. Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi menyayangkan peristiwa tersebut.
"Kalau polisi mengatakan tidak ada pengecualian ya harus patuh. Wakil rakytat harus kasih contoh kepada rakyat lain. Mestinya jangan sampai ada anggota dewan yang dapat perbedaan, saya pikir nggak benar itu," kata Nawawi saat dihubungi, Kamis (12/8/2021).
Nawawi menegaskan, kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta sudah diselaraskan dengan pemerintah pusat. Sehingga, seluruh aturan ini wajib diterapkan terhadap masyarakat, tak terkecuali pejabat sekalipun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi peraturan itu berlaku bagi semua warga negara, tidak ada perbedaan mau pejabat, mau rakyat sama saja harus patuh," tegasnya.
Anggota Komisi E itu juga mempertanyakan ucapan Viani yang hendak memprotes kebijakan ganjil genap karena merasa turun andil dalam peraturan ini. Nawawi meyakini, seluruh aturan yang diberlakukan sudah sesuai prosedur.
"Lah iya, protesnya ke mana? Umpamanya kita yang buat aturan. Kalau aturannya kita buat bersama Gubernur terus kita tidak patuh dan protes, mau protes ke mana?" imbuhnya.
"Wong kita buat aturannya masa kita langgar? Nggak dong. Justru kita harusnya support dan mendukung kebijakan itu. Apalagi kebijakan itu dikeluarkan bersama gubernur dan anggota dewan. Tidak semua yang kayak gitu memang, tapi kebijakan-kebijakan penting pasti dibahas berdua dengan gubernur dan anggota dewan," sambung Nawawi.
PSI Tegur Keras
PSI DKI meminta maaf atas insiden tersebut. PSI juga telah menegur keras wakil rakyatnya itu.
"Kami sudah menegur keras anggota kami Sis Viani, sekaligus memastikan bahwa ini tidak akan terulang kembali," ujar Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar, dalam keterangannya.
Michael mengapresiasi petugas kepolisian yang bertugas menegakkan aturan selama penerapan PPKM.
"Petugas di lapangan sudah bekerja keras menegakkan aturan yang ditetapkan pemerintah. Kami berterima kasih kepada kerja para petugas di lapangan," tambah Michael.
Michael menyebut perbedaan pendapat soal aturan seharusnya disampaikan dan diupayakan dalam forum pengambilan kebijakan. Dia menilai anggota legislatif Fraksi PSI harus siap diawasi, termasuk mendapat teguran atau sanksi dari partai.
"Ini sudah menjadi konsekuensi, sedari awal Fraksi PSI memastikan setiap anggotanya harus siap bekerja dan siap diawasi. Ada nilai-nilai dan etika publik yang harus kita jaga. Menjadi pejabat negara bukan otomatis lepas dari kesalahan," tambahnya.
Sebelumnya, mobil Viani yang melaju dari arah Ragunan dihentikan saat hendak mengarah ke Jalan Gatot Subroto terjaring penjagaan ganjil genap. Mobil Viani berpelat ganjil dan diminta petugas dinas perhubungan (dishub) untuk putar balik.
Viani pun memberi tahu ke petugas dinas perhubungan bahwa dirinya anggota DPRD DKI dan hendak bertugas. Petugas dishub kemudian memperbolehkan melintas.
Namun, baru 10 meter melaju, Viani kembali terkena sekat ganjil genap petugas polisi. Adu mulut pun terjadi.
"Selama ini mobil saya boleh lho," tegas Viani, di lokasi, Kamis (12/8/2021).
"Tidak boleh karena ganjil genap, kalau sekarang pakai surat tugas boleh, sekarang sudah tidak berlaku," jawab polisi.
Viani kemudian bertanya balik pada polisi yang berjaga.
"Oke saya sekarang tanya bapak, saya kalau mau ke Penjaringan sekarang lewat mana?" tanya Viani.
"Masuk tol, kalau lewat sini tidak boleh, kecuali kalau besok," sahut polisi.
"Sekarang lewat mana?" tanya Viani lagi dengan nada meninggi.
"Lewat Rasuna Said lurus," ucap polisi.
"Di situ tidak dijaga lagi?" kata Viani yang kembali bertanya.
"Yang tidak boleh Sudirman-Thmrin, Gatot Subroto," papar polisi.
Viani pun akan memprotes kebijakan selama PPKM yang terus berganti. Menurutnya dirinya turut andil dalam peraturan ini.
"Oke nanti saya akan protes ini, saya yang bikin aturannya," tutur Viani.
Simak juga video 'Polisi Belum Berlakukan Sanksi Tilang Bagi Pelanggar Ganjil Genap':
