LaporCovid: Pemerintah Harus Perbaiki Data Kematian, Bukan Mengabaikannya

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Rabu, 11 Agu 2021 09:33 WIB
TPU Pedurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat merupakan tempat pemakaman khusus Covid-19 di Kota Bekasi. Belakangan, jumlah orang yang dimakamkan di TPU ini semakin banyak seiring melonjaknya kasus. Akibatnya, Tempat Pemakaman Umum (TPU), harus dibuka 24 jam nonstop, guna menghindari penumpukan jenazah di rumah sakit maupun luar rumah sakit.
Penggali kubur di pemakaman COVID-19. (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah tidak memakai data kematian sebagai indikator evaluasi terhadap PPKM level 4 dan PPKM level 3 di sejumlah daerah. Kelompok pemantau situasi Corona, LaporCovid-19, mempertanyakan keputusan pemerintah menghapuskan indikator kematian itu.

"Keputusan pemerintah tak memakai data kematian dalam evaluasi PPKM level 4 dan 3 itu tentu patut dipertanyakan. Sebab, data kematian adalah indikator yang sangat penting untuk melihat seberapa efektif penanganan pandemi Covid-19 yang telah dilakukan pemerintah," tulis LaporCovid-19 dalam laman situsnya, Rabu (11/8/2021).

LaporCovid-19 menilai mestinya ketidakakuratan data tidak menjadi alasan penghapusan indikator ini. Pemerintah, lanjutnya, seharusnya berupaya memperbaiki data tersebut.

"Ketidakakuratan data kematian yang ada seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan data tersebut. Dengan menyadari bahwa data kematian itu tidak akurat, pemerintah seharusnya berupaya memperbaiki data tersebut agar benar-benar akurat," jelasnya.

Lebih lanjut, LaporCovid-19 mengungkap bahwa selama ini data kematian itu juga belum cukup menggambarkan dampak pandemi. Pemerintah didorong untuk mempublikasikan warga yang meninggal dengan status probable.

"Apalagi, data kematian yang selama ini diumumkan oleh pemerintah pun sebenarnya belum cukup untuk menggambarkan betapa besarnya dampak pandemi Covid-19. Hal ini karena jumlah kematian yang diumumkan pemerintah pusat ternyata masih jauh lebih sedikit dibanding data yang dilaporkan pemerintah daerah," ujarnya.

"Pemerintah juga seharusnya mempublikasikan jumlah warga yang meninggal dengan status probable agar masyarakat memahami secara lebih akurat dampak pandemi yang terjadi. Perbaikan data ini yang harus dilakukan, bukan malah mengabaikan data kematian dan tak memakainya dalam evaluasi PPKM Level 4 dan 3," sambungnya.

Kasus probable adalah kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS***/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

Gap Data Kematian

Selain itu, berdasarkan data yang dikumpulkan tim LaporCovid19, ada lebih dari 19.000 kematian yang sudah dilaporkan oleh pemerintah kabupaten/kota, tapi tak tercatat di data pemerintah pusat. Data dari 510 pemerintah kabupaten/kota yang dikumpulkan tim LaporCovid19 menunjukkan, hingga 7 Agustus 2021, terdapat 124.790 warga yang meninggal dengan status positif Covid-19.

Sementara itu, jumlah kematian positif COVID-19 yang dipublikasikan pemerintah pusat pada waktu yang sama sebanyak 105.598 orang. LaporCovid-19 menyebut antara data pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat, terdapat selisih 19.192 kematian.

Simak video 'Angka Kesembuhan Covid-19 di RI Naik Signifikan-Kematian Juga Meningkat':

[Gambas:Video 20detik]