KSAD Jelaskan Arahan Tes Keperawanan Prajurit Wanita Tak Perlu Lagi

KSAD Jelaskan Arahan Tes Keperawanan Prajurit Wanita Tak Perlu Lagi

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 10 Agu 2021 20:02 WIB
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menggelar video konferensi dengan pejabat RSPAD Gatot Soebroto di Mabes TNI AD. Dalam video konferensinya, KSAD Jenderal Andika memastikan kesiapan jajaran RSPAD Gatot Soebroto di tengah wabah Covid 19.
Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa (dok. KSAD)

Andika menjelaskan tujuan rekrutmen Kowad adalah agar peserta didik bisa mengikuti pendidikan pertama TNI AD. Andika mengatakan saat pendidikan pertama, kegiatan calon Kowad mayoritas adalah kegiatan fisik.

"Oleh karena itu, ada hal-hal yang memang peserta ini harus memenuhi. Tetapi ada juga hal-hal yang tidak relevan, nggak ada hubungannya, dan itu tidak lagi dilakukan pemeriksaan," jelas Andika.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Andika memerintahkan proses seleksi prajurit pria dan wanita harus setara. Andika ingin rekrutmen fokus pada pemeriksaan-pemeriksaan yang berhubungan dengan materi dasar militer.

Arahan Jenderal Andika ini disambut oleh Human Rights Watch (HRW). Lewat situsnya, HRW menafsirkan arahan Jenderal Andika soal tes kesehatan prajurit pria dan wanita harus setara itu sebagai sinyal bahwa tes keperawanan akan dihapuskan.

ADVERTISEMENT

"'Tes keperawanan' adalah bentuk kekerasan berbasis gender dan merupakan praktik yang secara luas didiskreditkan. Pengujian tersebut mencakup praktik invasif memasukkan dua jari ke dalam vagina untuk menilai apakah wanita tersebut sebelumnya pernah berhubungan seks. Pada November 2014, Organisasi Kesehatan Dunia mengeluarkan pedoman yang menyatakan, "Tidak ada tempat untuk tes keperawanan (atau 'dua jari'); itu tidak memiliki validitas ilmiah," tulis Human Right Watch.

Human Rights Watch menyebut apa yang dilakukan KSAD Jenderal Andika adalah langkah yang tepat. Mereka berharap TNI AL dan TNI AU melakukan hal yang sama.

"Ini adalah langkah yang benar. Kini tanggung jawab komandan teritorial dan batalyon untuk mengikuti perintah," tulis Human Rights Watch.


(aud/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads