KPK Eksekusi Terpidana Kasus Alkes RS Unair ke Rutan Pondok Bambu

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 10 Agu 2021 19:45 WIB
Penampakan Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Ilustrasi KPK (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta -

KPK mengeksekusi terpidana kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) RS Unair tahun 2010, Minarsih. Minarsih akan menjalani hukuman penjara selama 2 tahun.

"Jaksa eksekusi Andry Prihandono, Senin (9/8/2021), telah melaksanakan eksekusi pidana badan dengan terpidana atas nama Minarsih dengan cara memasukkan yang bersangkutan ke Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu untuk menjalani pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Selasa (10/8/2021).

Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor: 10/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juni 2021. Minarsih juga dikenai denda sebesar Rp 50 juta.

"Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan," ujarnya.

KPK sebelumnya menetapkan Bambang Giatno Raharjo dan Minarsih sebagai tersangka. Keduanya diduga menyalahgunakan wewenang terkait pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di Unair tahap I dan II tahun anggaran 2010.

Total nilai proyek pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di Unair tahap I dan II tahun anggaran 2010 itu sekitar Rp 87 miliar. KPK menduga korupsi yang dilakukan keduanya menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 17 miliar.

Bambang Giatno selaku pengguna anggaran disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, Minarsih dianggap melanggar Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Bambang kemudian divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Bambang dinyatakan bersalah melakukan korupsi bersama Minarsi yang merupakan Direktur Marketing PT Anugerah Nusantara terkait pengadaan alkes RS Unair tahun 2010. Minarsih juga divonis 2 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan Bambang terbukti menguntungkan diri sendiri dan orang lain terkait proyek pengadaan alat kesehatan RS Unair. Bambang juga terbukti menerima uang dari Minarsih senilai USD 5 ribu dan Rp 100 juta.

Perbuatan Bambang dan Minarsih juga merugikan negara senilai Rp 14.139.223.215. Hakim mengatakan terdapat selisih uang yang jumlahnya berbeda-beda setiap tahap pengerjaannya.

Atas perbuatan itu, Bambang dan Minarsih dinyatakan hakim melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(haf/haf)