Bupati: Surat UNESCO soal TN Komodo Jadi Bahan Evaluasi Pemerintah

Antara - detikNews
Selasa, 10 Agu 2021 11:37 WIB
Pulau Rinca Taman Nasional Komodo tengah ditutup untuk pembangunan sarana dan prasarana wisata. Begini rumah Komodo sebelum pembangunan dimulai.
Taman Nasional Komodo di Pulau Rinca, NTT (Foto: Dadan Kuswaharja/detikcom)
Jakarta -

Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menyebut surat peringatan UNESCO atas pembangunan proyek infrastruktur dalam kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah. Dia mengatakan pemerintah tidak mentah-mentah mengikuti isi surat UNESCO.

"Masukan termasuk surat yang dikeluarkan UNESCO adalah bahan evaluasi untuk pemerintah. Jadi tidak serta merta surat dikeluarkan lalu pemerintah putuskan untuk mengikuti, karena ini juga menyangkut kedaulatan bangsa dan negara Indonesia," kata Edi seperti dilansir Antara, Selasa (10/8/2021).

Menurutnya, sebagai kepala daerah yang memiliki wilayah administrasi termasuk TN Komodo, ia tidak boleh memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintah pusat.

Ia juga meyakini bahwa pemerintah telah mengkaji secara matang pembangunan tersebut yang tidak akan mengganggu ekosistem di TNK.

Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi (ANTARA/Fransiska Mariana Nuka)Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi (ANTARA/Fransiska Mariana Nuka)

Kini, perkembangan pembangunan proyek infrastruktur di Pulau Rinca tersebut sudah hampir selesai. Melalui penataan infrastruktur tersebut, minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara akan meningkat.

Edi menilai penambahan jumlah wisatawan tersebut akan berdampak positif bagi masyarakat nantinya.

Sebagai langkah aktif untuk mendukung kelangsungan konservasi alam di TNK, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat baru saja menandatangani nota kesepahaman/memorandum of understanding (MoU) dengan Syahbandar Labuan Bajo untuk menerapkan layanan satu pintu (one gate) ke wilayah perairan dan TNK, termasuk layanan tiket masuk dengan aplikasi.


Melalui pengaturan sistem aplikasi satu pintu tersebut, maka jumlah wisatawan yang berkunjung bisa dikendalikan. Dengan demikian, tidak ada lagi penumpukan wisatawan yang berujung pada membeludaknya wisatawan dan mengganggu populasi di TNK.

Edi menambahkan, pembangunan infrastruktur telah dibangun pada bangunan yang telah eksis di tempat tersebut, bukan di areal baru. Sebagai contoh, tiang-tiang menyerupai jembatan dibangun di atas jalan setapak yang telah ada.

"Jadi bukan di areal baru yang akan memengaruhi ekosistem yang ada di TNK. Ini dibangun eksisting jalan yang sudah ada. Yang dibangun ini kayak jembatan sehingga komodo bisa lalu-lalang di bawah jembatan yang saat ini sedang diselesaikan oleh Kementerian PUPR," katanya.

UNESCO Minta Setop Proyek di Komodo

Komite Warisan Dunia UNESCO meminta pemerintah Indonesia menghentikan pembangunan proyek infrastruktur di Taman Nasional Komodo dan sekitarnya.

Desakan UNESCO ini tertuang dalam draf surat bernomor WHC/21/44.COM/7B. Dalam surat tersebut, Indonesia diminta merevisi analisis mengenai dampak lingkungan terkait proyek infrastruktur di Pulau Rinca.

"Sesuai dengan Paragraf 172 dari Operasional Pedoman, juga meminta Negara Pihak untuk merevisi Dampak Lingkungan Assessment (EIA) untuk proyek infrastruktur pariwisata di Pulau Rinca sejalan dengan Catatan Saran Warisan Dunia (International Union for Conservation of Nature, IUCN) tentang Penilaian Lingkungan," demikian bunyi petikan dokumen surat yang dilihat detikcom, Rabu (3/8/2021).

Selain itu, proyek ini dianggap bisa mengganggu nilai universal luar biasa atau outstanding universal value (OUV) Pulau Komodo. Maka itu, UNESCO meminta proyek infrastruktur pariwisata di Pulau Komodo dan sekitarnya dihentikan.

"Mendesak negara pihak untuk menghentikan semua proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan sekitar properti yang berpotensi berdampak pada nilai universal luar biasanya hingga amdal yang direvisi diajukan dan ditinjau oleh IUCN," lanjut UNESCO.

(jbr/nvl)