.webp)
Pemprov Bengkulu bersama jajaran Forkopimda menggelar rapat koordinasi terkait kabupaten kota di luar Jawa Bali yang masuk level 4. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan langkah strategis akan dilakukan dalam mengurangi mobilitas di Kota Bengkulu.
"Hasil kesepakatan, FKPD dan Satgas COVID-19 Kota Bengkulu besok pagi paling lambat untuk memaparkan langkah-langkah strategis dalam rangka mengurangi mobilitas masyarakat Kota Bengkulu," jelas Rohidin saat dikonfirmasi (09/08/2021).
Kemudian terkait dengan tracing dan testing, ditegaskan Rohidin, diminta masing-masing kabupaten/kota untuk komitmen betul melakukan pengadaan Lab PCR minimal 1 unit. Terlebih Pemprov Bengkulu merencanakan akan melakukan penambahan 1 unit Lab PCR lagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Inilah yang menjadi penyebab lambatnya hasil Lab kita menjadi kemungkinan posisinya menjadi penularan, pemeriksaan hingga 2 minggu, karena terbatasnya Lab PCR. Pembangunan ini akan dikawal FKPD Provinsi dan kabupaten kota, termasuk pengadaan Swab Antigen," imbuh Rohidin.
Selanjutnya terkait dengan isolasi terpadu atau isolasi terpusat (isoter), Pemda Kabupaten Kota juga diminta menyiapkan minimal 2 titik isoter lengkap dengan sarana prasarana pendukung.
"Pemprov telah menyiapkan 2 titik, saya minta kabupaten/kota melakukan hal yang sama, menyiapkan tempat isoter, tentu lengkap dengan sarana prasarana pendukung. Sehingga jelas ini akan memudahkan dalam rangka penanganan," ujar Rohidin.
Sementara itu terkait masih rendahnya angka vaksinasi COVID-19 dibandingkan dengan daerah lain, karena di beberapa kabupaten ini masih di bawah 10 persen, Pemprov Bengkulu bersama Forkopimda akan kembali menggalakkan gerakan vaksinasi massal.
"Ini yang akan betul-betul kita geber, besok pagi akan kita laksanakan secara massal di Bengkulu Utara, kemudian di Mukomuko dan lalu akan kita laksanakan di pulau terluar yaitu di Pulau Enggano," pungkas Rohidin.
Sementara itu, untuk memastikan ketersediaan oksigen, Pemprov Bengkulu mengeluarkan kebijakan yaitu Pembentukan Satgas Oksigen Provinsi dan kabupaten/kota. Di dalamnya akan ada unsur dari rumah sakit, unsur Forkopimda kemudian distributor dan supplier. Kebijakan dimaksud terkait pengadaan tabung oksigen di masing-masing kabupaten/ kota.
"Dalam rapat koordinasi tadi kita juga meminta kebijakan karena selama ini untuk kebutuhan oksigen itu di samping diproduksi secara mandiri di RSMY Bengkulu namun terbatasnya tabung. Maka ini kita kolektif secara bersama-sama, pengadaan tabung oksigen minimal 50 tabung di setiap kabupaten kota," jelas Rohidin.
"Jadi kalau ada tabung kita bisa melakukan refill, ada beberapa provinsi menawarkan bisa diambil. Tapi kalau mau kita bawa dengan mobil iso tank itu kita tidak ada," tutup Rohidin.
(dwia/dwia)
