Ketum HMI Jelaskan Awal Mula Dualisme Organisasinya

Raihan Ariatama Terpilih Jadi Ketum PB HMI Periode 2021-2023 — Ketum PB HMI Raihan Ariatama (Amir Baihaqi/detikcom)

Jakarta -

Dualisme internal Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Dipo mendapat sorotan publik akhir-akhir ini. Menurut Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI Raihan Ariatama, dualisme ini bermula sejak era Ketua Umum pendahulunya.

Sebagaimana diketahui, di HMI kini ada kubu Ketum Raihan Ariatama dan kubu Pejabat (Pj) Ketum Abdul Muis Amiruddin. Raihan bercerita, semula dirinya dan Muis sama-sama menjabat sebagai pengurus di kepemimpinan Ketua Umum Respiratori Saddam Al Jihad dan Sekretaris Jenderal Arya Kharisma (2018-2020).

"Saya dan Muis sama-sama menjadi ketua bidang di kepengurusan Saddam," kata Raihan kepada wartawan, Senin (9/8/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di tengah masa jabatan, Saddam Al Jihad tersandung masalah internal organisasi. Saat itulah awal dualisme timbul antara Saddam dengan Sekjennya, yakni Arya Kharisma.

"Terjadi konflik lalu muncul dua kepengurusan Ketua Umum Saddam dan Pj Ketua Umum Arya (semula Sekjen)," kata Raihan.

Selanjutnya, baik Saddam maupun Arya ingin menggelar kongres masing-masing. Namun dalam perjalanannya, kubu Saddam dan kubu Arya bersedia islah (rekonsiliasi) di Masjid Sunda Kelapa, Maret 2020. Pada momen itu juga, Saddam mundur sebagai Ketum PB HMI.

"Saddam mundur sebagai Ketua Umum dan menyerahkan kepada Arya sebagai Pj Ketua Umum untuk melaksanakan Kongres di Surabaya (Kongres XXXI HMI di Surabaya, Maret 2021)," kata Raihan.

Namun setelah islah antara kubu Saddam dan kubu Arya tersebut, ada pihak yang tidak puas. Pihak yang tidak puas ini juga merencanakan kongres sendiri, bukan kongres di Surabaya itu melainkan kongres di Makassar. Kubu itu adalah Pj Ketum Abdul Muis Amiruddin.

"Selang beberapa bulan (setelah islah) ternyata ada pihak-pihak yang merasa tidak terakomodir dalam kepengurusan dan membentuk Pj Ketum. Pj Ketum yang dipilih adalah Abdul Muis yang akan melaksanakan kongres di Makassar," kata Raihan.

Pada Maret 2021, Kongres XXXI HMI digelar di Surabaya. Kata Raihan, ada 203 cabang (semua cabang) yang hadir di Kongres itu. Lewat Kongres itu, Raihan menjadi Ketum PB HMI 2021-2023. Namun Abdul Muis Amiruddin menyatakan Raihan tidak sah menjadi Ketum karena tidak sesuai konstitusi HMI. Apa kata Raihan?

"Semuanya melalui proses yang sesuai dengan konstitusi HMI," tanggap Raihan.

Kata Muis:

Kubu Muis

HMI kubu Muis mencuat kala mereka merencanakan demonstrasi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rencana demo ke dekat Istana Merdeka pada Jumat (6/8) kemarin gagal karena demonstran HMI kubu Muis sudah dicegat polisi sejak di Sekretariat HMI, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Muis sendiri menyatakan jabatan Ketum Raihan tidak sah karena tidak sesuai konstitusi HMI.

"Kongres Surabaya itu inkonstitusional. Sejak awal saat HMI dipimpin oleh Saudara Respiratori Saddam Al Jihad itu kepemimpinan diserahkan di dalam forum yang bukan forum resmi. Seharusnya dilakukan rapat sesuai dengan mekanisme organisasi, tapi itu tidak dilakukan, tiba-tiba mereka menyelenggarakan kongres, termasuk Kongres XXXI di Surabaya," kata Muis, Kamis (5/8).

Muis merasa pemimpin HMI selepas Saddam ditunjuk langsung oleh Saddam sendiri. Menurut Muis, itu tidak sesuai dengan aturan. Seharusnya, penunjukan dilakukan lewat Majelis Pengawas Konsultasi (MPK) dan diteruskan ke forum Rapat Harian.

"Kita harus mengikuti pedoman dalam organisasi, termasuk mekanisme pemiihan Pj Ketua Umum, pemilihan Pj seharusnya dipilih melalui rapat harian. Saya dipilih melalui forum rapat MPK dilanjutkan dengan rapat harian," ujarnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya