.webp)
Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei yang menyatakan 60 persen publik menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat dalam dua tahun terakhir. Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta seluruh pihak tidak kaget dengan hasil itu.
"LSI menemukan bahwa dua tahun terakhir korupsi, persepsi nih ya, ini adalah persepsi bukan actual corruption. Jadi masyarakat berpikiran, menganggap bahwa korupsi meningkat dua tahun terakhir. Sebenarnya itu tidak perlu kita kaget," kata Laode dalam konferensi pers secara daring, Minggu (8/8/2021).
Laode menerangkan sejatinya, indeks persepsi korupsi yang telah dikeluarkan oleh lembaga tranparansi nasional pada 2020 itu angkanya menurun. Dari semula 40 persen pada 2019, kini 37 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena memang corruption perception index yang dikeluarkan oleh transparansi internasional tahun 2020 itu, kita nilainya 37 menurun dari tahun 2019 yang 40," tuturnya.
Laode kemudian memaparkan penangkapan terhadap para koruptor di zamannya terbilang banyak. Akan tetapi, kata Laode, tingkat persepsi publik terhadap korupsi masih saja meningkat.
"Zaman saya penangkapan jauh lebih banyak, tetapi meningkat ininya, selalu meningkat seperti itu. Jadi bukan satu, makin banyak yang ditangkap, masyarakat menganggap bahwa hukum itu bekerja," ungkapnya.
Laode M Syarif menuturkan penilaian masyarakat terhadap korupsi berdasarkan pengalaman pribadi. Seperti, kata Laode, saat masyarakat mengurus KTP atau saat pergi ke rumah sakit.
"Karena yang biasanya korupsi itu adalah dia merasa ketika dia urus KTP, ketika dia pergi ke rumah sakit. Jangan kita anggap ini orang-orang yang kita survei itu betul-betul melakukan korupsi, pengalaman pribadinya," ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei nasional mengenai persepsi publik atas pengelolaan dan potensi korupsi sektor sumber daya alam. Hasilnya, 60 persen publik menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat dalam dua tahun terakhir.
Survei ini menggunakan kontak telepon kepada responden. Ada 1.200 responden dan dilakukan penambahan sample di 4 provinsi yakni Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara masing-masing 400 responden.
Responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan pada rentang Maret 2018 hingga Juni 2021. Survei ini menggunakan metode simple random sampling, ukuran sampel basis sebanyak 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error atau MoE) kurang lebih 2.88% pada tingkat kepercayaan 95%.
"Mayoritas publik nasional 60 persen menilai bahwa tingkat korupsi di Indonesia dalam dua tahun terakhir meningkat," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers secara daring.
Jayadi menerangkan tingkat keprihatinan korupsi di Indonesia mendapat penilaian tinggi dari publik. Ada 44 persen yang menilai sangat prihatin, 49 persen prihatin dan 4 persen tidak prihatin.
Tonton juga Video: Kejari Tasikmalaya Ungkap Korupsi Dana Hibah Senilai Rp 5,2 M
