Alumni GMNI Desak Pemerintah Nasionalisasi Aset Asing

Yogyakarta - Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendesak pemerintah untuk segera melakukan nasionalisasi aset asing yang terbukti merugikan perekonomian nasional. Selain itu, menolak privatisasi aset-aset negara dengan tujuan mewujudkan kemandirian dalam bidang ekonomi.Hal itu dikemukakan oleh Eko Suwanto, ketua tim perumus Kongres alumni GMNI kepada wartawan di kantor Keluarga Besar Marhaenis (KBM) di Jl KemuningYogyakarta, Selasa (28/3/2006)."Nasionalisasi aset asing saat ini penting dilakukan bila terbukti banyak menimbulkan kerugian dan tidak memberikan kesejahteraan rakyat," katanya.Menurut Eko, privatisasi dengan dalih apapun juga harus ditolak sebab hal itu bukanlah sebuah penyelesaian masalah. Namun justru akan semakin memperburuk perekonomian dan tidak terwujudnya kemandirian bangsa di bidang ekonomi. "Karena itu kami juga berharap formatur yang terpilih dalam kongres alumni GMNI kemarin untuk dapat menyusun pengurus yang mampu mendorong nasionalisasi aset-aset asing yang ada di negeri ini," katanya.Selain itu katanya, alumni GMNI juga mendesak pemerintah untuk melaksanakan komitmen pemberantasan KKN secara konsisten dan tidak diskriminatif. "Kami tidak ingin dalam pemberantasan KKN itu ada tebang pilih atau ada penyimpangan dalam proses penegakan hukum," tegas Sekjen KBM itu.Berkaitan dengan sedikit memanasnya hubungan RI dengan Australia, dia meminta Indonesia untuk konsisten dengan garis politik luar negeri bebas aktif yang mengabdi pada kepentingan nasional. "Pemerintah harus tegas terhadap provokasi negara asing yang berpotensi mengganggu integritas nasional," katanya.Dia juga mengingatkan semua pihak untuk mencermati dan mengkritisi pembahasan dan rancangan undang-undang yang kontroversi saat ini seperti RUU Pemerintahan Aceh, RUU Tata Ruang dan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi. (atq/)