.webp)
Lalu, dia menyinggung terkait balasan ICW yang berisi klarifikasi dalam somasi pertama kepada pihak Moeldoko. Menurutnya, pihak ICW telah dua kali mengirim surat tanggapan somasi ke Moeldoko dengan mengirim e-mail dan surat tertulis langsung.
"Jadi memang di hari pertama itu kami kirim e-mail. Kami menyangka teknologinya sudah canggih, dengan itu dianggap cukup. Tapi ternyata itu nggak cukup, perlu surat hard copy gitu. Akhirnya hari kedua kami kirimkan hard copy-nya," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isnur menjelaskan isi klarifikasi ICW dalam membalas somasi pertama pihak Moeldoko. Dalam klarifikasi itu, ICW menjelaskan terkait legalisasi lembaga hingga penjelasan serta bukti dari ICW soal promosi obat Ivermectin yang menyeret nama Moeldoko.
"Terkait istilah ada kemudian disampaikan salah seorang staf ICW terkait bahasa ekspor beras itu dugaannya itu yang kita klarifikasi, karena saat ini laporannya terkait PT NoorPay, HKTI Pak Moeldoko yang dimaksud ICW bukan soal ekspor beras. Tapi adalah soal pengiriman tenaga untuk dilatih kerja sama antara NoorPay dan HKTI. Jadi itu kesalahan pengucapan yang kami koreksi dalam berbagai kesempatan, baik di media televisi, baik di rilis ICW. Jadi seperti di media menggunakan hak jawab, dan mengubah redaksi. Di sini pun ICW menggunakan kesempatannya memperbaiki redaksi yang seharusnya bukan ekspor beras, tapi adalah pelatihan pengiriman tenaga kerja atau tenaga ahli," jelasnya.
ICW Nilai Moeldoko Antikritik
ICW menilai Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko antikritik. ICW meminta Moeldoko mencontoh sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut terbuka terhadap kritik.
"Karena beliau kan pejabat, KSP ya, sudah sangat banyak pejabat publik yang memberikan nasihat kepada Pak Moeldoko agar ia sebagai pejabat haruslah kemudian legowo dikritik, dan refleksi. Sehingga kemudian (terkesan) menjadi 'apa-apa membawa ke ranah hukum'," kata Isnur.
Isnur mencontohkan sikap Jokowi yang tidak antikritik yang seharusnya ditiru oleh Moeldoko. Misalnya, kata dia, saat Jokowi dilabeli 'The King of Lips Service' oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) beberapa waktu lalu.
"Pak Jokowi itu kan sebagai contoh menurut saya. Dia kan (Jokowi) pasti cerita dia sudah sangat banyak dikritik, dihina, dan lain-lain dan dia tidak bawa ini ke ranah hukum gitu," ucap Isnur.
"Kita masih ingat Pak Jokowi waktu UI memberikan stempel 'lips service', malah dia kemudian mendorong kampus untuk melindungi BEM UI. Seharusnya Pak Moeldoko sebagai Kepala KSP, yang melayani Pak Jokowi, mengambil teladan dari Pak Jokowi," tambahnya.
Dia menyebut, jika Moeldoko terus berencana memidanakan ICW gara-gara tuduhan 'promosi' obat Ivermectin dan bisnis ekspor beras, akan berdampak tidak baik. Dampaknya, kata Isnur, akan sampai kepada citra Jokowi sebagai kepala negara.
"Tentu sikap-sikap yang dilakukan Pak Moeldoko itu akan membawa juga citra Pak Presiden. Kita bisa katakan, kalau Pak Moeldoko terus berkehendak mengkriminalkan ICW dan lain-lain, itu bagian dari pembungkaman," ujarnya.
(fas/fas)
