.webp)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta mendeteksi temuan mengejutkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) DKI Tahun 2020. Ternyata Pemprov DKI tetap menggaji pegawai yang sudah pensiun, bahkan meninggal dunia.
BPK DKI menemukan kelebihan pembayaran gaji untuk pegawai di pemerintahan Ibu Kota RI yang jumlahnya mencapai Rp 862 juta. Temuan mengejutkan itu disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKP DKI Tahun 2020, yang ditandatangani Kepala BPK Perwakilan DKI Pemut Aryo Wibowo pada 28 Mei 2021.
"Terdapat pembayaran gaji dan TKD kepada pegawai pensiun, pegawai pensiun atas permintaan sendiri, pegawai wafat, pegawai yang melaksanakan tugas belajar, dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin senilai Rp 862.783.587," begitu bunyi laporan BPK DKI seperti dikutip detikcom, Jumat (6/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil pemeriksaan BPK disebutkan bahwa pejabat pengelola kepegawaian dan pengelola keuangan Disdik DKI tidak melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap daftar gaji dan tunjangan kerja daerah/tambahan penghasilan pegawai (TKD/TPP), bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan calon PNS (CPNS) yang berhak menerima gaji dan/atau TKD.
Masih berdasarkan pemeriksaan BPK. Kepala Subbagian Keuangan dan Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdik Provinsi DKI mengakui tidak memverifikasi PNS dan CPNS mana yang berhak mendapatkan gaji dan/atau TKD/TPP. Alasannya pun mengejutkan, yakni karena jumlah pegawai di Disdik Provinsi DKI banyak.
"Tidak adanya verifikasi daftar gaji dan TKD tersebut mengakibatkan kesalahan pemutakhiran pegawai paling banyak terjadi di Dinas Pendidikan," demikian bunyi LHP BPK.
BPK DKI juga sudah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap data pembayaran gaji dan TKD/TPP dan pengelolaan gaji pegawai pada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Hasilnya, masih terdapat data pegawai yang belum mutakhir.
Terkait kelebihan pembayaran gaji dan TKD/TPP, sudah dilakukan penyetoran kembali ke kas daerah. Berdasarkan LHP BPK, dari kelebihan pembayaran gaji dan TKD/TPP Rp 862.783.587, sebesar Rp 200.981.807 yang telah disetorkan ke kas daerah.
"Sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran gaji dan TKD/TPP senilai Rp 661.801.780," begitu bunyi laporan BPK.
Sekadar informasi, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai TKD menjadi TPP. TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan hasil penilaian kinerja.
Baca rincian kelebihan pembayaran gaji dan TKD/TPP di halaman berikutnya.
