Segera Disidang, Berkas Perkara Anak Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Jumat, 06 Agu 2021 20:27 WIB
Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang COVID-19, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan anaknya, Andri Birawa mengenakan rompi tahanan dengan tangan terborgol di di Gedung KPK Jakarta, Jumat (9/4/2021. Keduanya ditahan KPK dalam perkara dugaan suap terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19. Aa Umbara diduga menerima suap Rp 1 miliar terkait kasus ini.
Aa Umbara dan Anaknya Segera Disidang (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK telah melengkapi berkas perkara tersangka Andri Wibawa (AW), selaku anak dari Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) nonaktif Aa Umbara Sutisna. Andri Wibawa akan segera disidang.

"Hari ini (6/8/2021) dilaksanakan penyerahan Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) tersangka AW oleh tim penyidik kepada tim JPU karena dari hasil pemeriksaan berkas perkara telah dinyatakan lengkap," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (6/8/2021).

Ali mengatakan penahanan Andri Wibawa diperpanjang untuk 20 hari ke depan sampai 25 Agustus 2021. Adi Wahyono ditahan di Rutan KPK Kavling C1.

"Penahanan lanjutan oleh tim JPU kembali dilakukan terhitung mulai 6 Agustus 2021 sampai dengan 25 Agustus 2021 di Rutan KPK Kavling C1," ujar Ali.

Selanjutnya, Ali menyebut tim JPU akan menyusun surat dakwaan Andri Wibawa selama 14 hari dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Andri Wibawa akan disidang di Pengadilan Tipikor Bandung.

"Tim JPU memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyusun dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor," katanya.

"Persidangan akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung," imbuhnya.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bansos COVID-19 ini, KPK sudah menetapkan tiga tersangka, yakni Aa Umbara Sutisna dan anaknya, Andri Wibawa. Kemudian M Totoh Gunawan dari pihak swasta.

KPK mengatakan kasus ini berawal pada Maret 2020 setelah munculnya pandemi COVID-19. Saat itu, Pemkab Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dengan melakukan 'refocusing' APBD 2020 pada belanja tidak terduga (BTT).

Dengan menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri (JCM) dan CV Satria Jakatamilung (SJ), Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS).

Sementara itu, M Totoh, dengan menggunakan PT JDG dan CV SSGCL, mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan Bansos JPS dan Bantuan Sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB).

Dari kegiatan pengadaan tersebut, Aa Umbara diduga telah menerima uang sekitar Rp 1 miliar, yang sumbernya disisihkan oleh M Totoh dari nilai harga per paket sembako yang ditempeli stiker bergambar Aa Umbara untuk dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Sementara itu, M Totoh diduga telah menerima keuntungan sekitar Rp 2 miliar dan Andri juga diduga menerima keuntungan sekitar Rp 2,7 miliar.

Selain itu, Aa Umbara diduga menerima gratifikasi dari berbagai dinas di Pemkab Bandung Barat dan pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bandung Barat sekitar Rp 1 miliar dan fakta ini masih terus akan didalami oleh tim penyidik KPK.

Aa Umbara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan/atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.

(dwia/dwia)