SBY Diminta Segera Respons Tuntutan Buruh

Jakarta - Presiden SBY didesak segera merespons tuntutan buruh yang memprotes rencana merevisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika terlambat, maka dikhawatirkan akan merugikan pemerintah, khususnya presiden sendiri."Presiden harus secepatnya menyelesaikan masalah ini. Jika tidak dikhawatirkan akan menjadi isu politik yang akan merugikan presiden sendiri," kata anggota Komisi IX DPR uhammad Fauzi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2006).Dia mengatakan, Komisi IX siap memfasilitasi pertemuan para buruh yang ingin menyuarakan aspirasinya dengan pemerintah. Hal ini bertujuan agar amandeman UU Ketenagakerjaan dapat lebih berpihak pada buruh."Komisi IX siap menjembatani jika diperlukan. Komisi IX juga akan memanggil pemerintah dan perwakilan buruh," ujarnya.Fauzi meminta SBY berhati-hati dalam mengambil kebijakan soal buruh. Hal ini karena buruh memiliki peran yang signifikan dalam menyumbang pendapatan negara."Kalau tidak, mereka bisa melakukan tekanan politik, jika ada momentum," tegasnya.Fauzi menegaskan, jika revisi harus dilakukan, maka ke depan harus dibangun UU yang jelas keberpihakannya kepada buruh."Kalau ada revisi, karyawan harus dijadikan aset, bukan menjadi beban," urainya.Seperti diberitakan, akhir-akhir ini ribuan buruh di berbagai daerah memprotes rencana revisi UU Ketenagakerjaan yang dinilai tidak berpihak kepada buruh.Hal itu seperti adanya penghapusan hak istirahat panjang, pada tahun ke tujuh dan ke delapan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun.Selain itu, penghapusan uang kompensasi pensiun dan ketentuan mogok kerja tidak sah dapat di-PHK tanpa pesangon. (atq/)