dr Tirta Sebut Ada Tubrukan Kebijakan Vaksin, Soroti Kerumunan di Medan

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Jumat, 06 Agu 2021 16:07 WIB
Jakarta -

Relawan COVID-19, dr Tirta, menyoroti kebijakan syarat vaksin Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menurutnya bertubrukan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebab, kata dr Tirta, Kemenkes menilai sertifikat vaksin seharusnya diizinkan ketika vaksinasi sudah merata.

"Kebijakan di Indonesia yang agak bertubrukan adalah kebijakannya Pak Budi Menhub dengan Pak Budi Gunadi ya. Kebetulan, saya relawan Kemenkes, jadi dari dr Siti Nadia selaku jubir Kemenkes itu mengatakan bahwa kebijakan sertifikat vaksin itu harusnya diizinkan kalau dosis kita sudah merata. Nah tapi sertifikat vaksin dijadikan syarat Kemenhub untuk transportasi," kata dr Tirta, dalam diskusi virtual yang digelar KBRI Muscat di Oman, Jumat (6/8/2021).

Akibatnya, menurut dr Tirta, terjadi penumpukan antrean vaksinasi di daerah yang menyebabkan kerumunan. Karena itu, dia pun meminta pemerintah tak membuat kebijakan yang bertabrakan.

"Akibatnya terjadi penumpukan di daerah-daerah luar Jakarta. Dosisnya terbatas sekali. Contoh di Sumut kemarin sampai pagarnya roboh itu antre vaksin. Itu bukan hanya dapat vaksinnya tapi dapat virusnya juga karena kerumunan. Jadi dari sini kita harus tahu bahwa masukan buat regulator atau pemerintah adalah jangan membuat kebijakan yang saling bertumbukan satu sama lain," ujar dr Tirta.

Dokter Tirta menilai seharusnya kebijakan penanganan COVID-19 dimotori oleh Kemenkes. Dia pun meminta pejabat lain tak ikut membuat kebijakan yang justru menimbulkan tumpang-tindih.

"Untuk menangani COVID memang gardanya harus Kemenkes. Jadi para pejabat setinggi apapun jabatannya harus kontrol egonya untuk berbicara kalau tidak sesuai kompetensinya," tuturnya.

"Contoh kemarin Pak Effendi dari KemenPAN-RB mengatakan bahwa anti-virus harus tersedia di puskesmas itu salah besar. Puskesmas itu adalah FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, jadi yang paling penting di puskesmas itu justru fisik dan obat-obatan penurun gejala, yaitu parasetamol dan lain-lain, oksigen dan surat rujukan. Anti-virus itu harus ready di rumah sakit. Karena di rumah sakit tersebut masyarakat pasien mengalami gejala sekunder bukan hanya virus COVID tapi gejala yang lain," lanjut dr Tirta.

Vaksin Efektif Kurangi Kematian

Dokter Tirta juga bicara soal efektivitas vaksin. Dia menjelaskan vaksin COVID-19 terbukti efektif mengurangi kematian.

Dokter Tirta pun mengungkap hasil penelitian Kemenkes. Dia mengatakan Kemenkes menemukan bahwa vaksin Sinovac 96% efektif melindungi diri dari kematian.

"Penelitian di Indonesia, sebenarnya Kemenkes sudah membuat penelitian tapi belum di bisa di-share. Tapi saya bisa kasih clue-nya bahwa salah satu penelitian yang dilakukan Kemenkes itu untuk Sinovac itu melindungi kematian 96% itu di Indonesia. Tapi belum rilis jurnalnya yang rilis jurnalnya baru di Uruguay dan di Chile itu 94% Sinovac melindungi kematian," papar dia.

Pemerintah Ketar-ketir Kejar Target Vaksinasi

Menurut dr Tirta, saat ini pemerintah tengah dalam kekhawatiran. Sebab, tahun 2021 akan berakhir sebentar lagi. Namun, vaksinasi COVID-19 belum mendekati 80 persen.

"Saya kalau jadi pemerintahan pusat ketar-ketir, 2021 tinggal 6 bulan lagi 4 malahan 4 bulan lagi September, Oktober, November, Desember. Jika sampai Desember kita belum menyentuh 80% sementara efektivitas vaksin itu 1 tahun sampai 2 tahun, kita mau jadi kayak apa kita itu," tutur dr Tirta.

"Makanya pemerintah makanya PPKM terus karena mereka sudah bingung lagi mau ngapain 4 bulan harus ngejar dari 8 persen ke 80 persen. It's not easy, berat banget itu," imbuh dia.

(mae/imk)