Koordinasi dengan KPK, Kemenkop UKM Targetkan 3 Juta Penerima BPUM

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Jumat, 06 Agu 2021 11:14 WIB
Plt jubir KPK, Ipi Maryati
Plt jubir KPK, Ipi Maryati Kuding (Foto: Zunita/detikcom)
Jakarta -

KPK melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) dalam membahas perkembangan persiapan penyaluran kembali Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM). Tahun ini, bantuan tersebut ditargetkan kepada 3 juta penerima pelaku usaha mikro.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan rapat pembahasan ini digelar pada Kamis kemarin (5/8/2021). Hadir langsung Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang memaparkan kesiapan dan langkah-langkah yang dilakukan merespon masukan yang telah KPK sampaikan sebelumnya.

"Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam pertemuan menyampaikan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan penyaluran BPUM tahap 2 tahun 2021 kepada 3 juta target pelaku usaha mikro dengan besaran bantuan Rp 1,2 juta per pelaku usaha pada bulan Agustus 2021," kata Ipi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/8).

Ipi mengatakan data penerima BPUM yang tercatat sudah terdaftar 3 juta pelaku usaha mikro. Sebanyak 1 juta di antaranya adalah penerima di luar wilayah Jawa dan Bali.

"Saat ini telah terdaftar sekitar 2 juta pemohon dan untuk tambahan 1 juta lainnya Kemenkop UKM akan memfokuskan untuk menjaring peserta di luar wilayah Jawa dan Bali merespon masukan KPK sebelumnya," ujar Ipi.

Pada rapat itu, Teten mengakui bahwa persoalan utama yang dihadapi yakni terkait integrasi data. Pihaknya pun menyatakan telah memperbaiki mekanisme dan skema pendaftaran berangkat dari pengalaman dan evaluasi atas pelaksanaan program di tahun 2020.

Perbaikan itu dilakukan untuk memastikan terjadinya integrasi satu data sehingga pendaftaran peserta penerima BPUM hanya dibuka satu pintu melalui usulan Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten/Kota. Teten juga memastikan untuk pelaksanaan kali ini akan menjaring penerima bantuan berbasis NIK dan dipadankan dengan data BKN serta penerima program Prakerja.