Round-Up

Tarung 2 Lembaga Negara Gegara 75 Pegawai KPK

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 06 Agu 2021 06:30 WIB
Gedung baru KPK
Foto: Andhika Prasetya/detikcom

Ghufron mengatakan alih status pegawainya ini merupakan urusan internal dan bukan wewenang Ombudsman. Ghufron menyebut Ombudsman seharusnya mengurusi urusan pelayanan publik dalam aspek produk dan jasa sebuah lembaga negara.

"Alih status pegawai KPK dalam sistem organisasi secara sederhana Anda akan bisa membayangkan, misalnya lembaga atau perusahaan atau organisasi apa pun, ada input, ada proses ada output. Ke SDM-an itu adalah urusan apa? Urusan internal, meng-input sumber daya manusia sampai memprosesnya di dalam di dalam organisasi. Sementara pelayanan publik atau produk jasanya adalah output dari sebuah lembaga ini mohon dipisahkan," katanya.

Ombudsman RI dalam temuannya menyebut Perkom Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur TWK KPK ini kurang lazim karena rapat harmonisasi terakhir yang dilakukan langsung dihadiri oleh para pimpinan kementerian dan lembaga. Sebab, menurut Ombudsman, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 harmonisasi itu biasanya dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi (JPT) seperti Sekjen atau Kepala Biro, bukan pimpinan kementerian/lembaga.

Ghufron, menyebut Ombudsman tidak paham tentang administrasi pemerintahan. Dia menyebut hal itu bukanlah kesalahan karena telah sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Jika tindakan tersebut salah, Ghufron menyebut Ombudsman pun melakukan maladministrasi. Dia mengungkit saat dirinya diperiksa Ombudsman. Menurutnya, bidang yang memeriksa klarifikasi adalah Keasistenan IV yang membidangi fungsi pemeriksaan.

"Deputi Keasistenan yang pelaksanaannya saat itu kedeputian keasistenan IV, tapi yang hadir adalah Robert Na Endi Jaweng, seorang komisioner padahal peraturannya sendiri mengatakan keasistenan, tapi yang hadir komisioner sama dengan saya ketika hadir saat harmonisasi di Kumham. Jadi apa yang dikatakan maladministrasi karena pimpinannya yang hadir, ternyata di Ombudsman dilakukan hal yang sama, maka kalau konsisten pemeriksaan ini juga telah dilakukan secara maladministrasi," lanjutnya.


(aik/aik)