Puan Minta Bantuan untuk Pekerja Dipercepat: Tak Boleh Molor!

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 06 Agu 2021 04:37 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani
Foto: Ketua DPR RI Puan Maharani (dok. istimewa)
Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mempercepat pencairan bantuan untuk para pekerja terdampak pandemi COVID-19. Menurutnya, bantuan lewat program Bantuan Subsidi Upah (BSU) harus sudah cair pekan ini.

"Masa PPKM ini sudah masuk sebulan, artinya subsidi untuk upah bulanan (BSU) pekerja terdampak seharusnya sudah cair," kata Puan, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/8/2021).

Mantan Menko PMK ini memahami proses admnistrasi dan validasi data calon penerima yang memerlukan waktu. Namun, hendaknya waktu tersebut tidak boleh melebihi tenggat sebulan setelah PPKM dibelakukan.

"Bantuan tersebut harus sudah masuk ke rekening pekerja dalam pekan ini. Tidak boleh molor sampai pekan depan, karena ini berkaitan dengan dapur para pekerja," ujarnya.

Selain itu, Puan juga meminta pemerintah mendengarkan suara-suara pekerja yang merasa belum terakomodir dengan program BSU ini.

"BSU ini harus memenuhi azas keadilan bagi semua pekerja terdampak yang sudah memenuhi kriteria," kata perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini.

Lebih lanjut, Puan mengusulkan pemerintah segera menjalankan kembali program Kartu Prakerja di bawah koorindasi Kemenko Perekonomian ini. Menurutnya, Kartu Prakerja gelombang berikutnya harus segera berjalan untuk menyasar para pencari kerja ataupun pekerja yang kena PHK selama masa PPKM darurat dan PPKM Level 3-4.

"Apapun proses administrasi untuk realisasi program ini harus mempertimbangkan desakan kebutuhan masyarakat yang tidak bisa tunda," kata Puan.

Untuk diketahui, pemerintah kembali mengadakan BSU untuk para pekerja di masa PPKM level 3-4 ini. Bantuan itu diberikan kepada pekerja yang bergaji maksimal Rp 3,5 juta/bulan, terdaftar di BP Jamsostek dan bekerja di wilayah PPKM Level 3-4. Besaran bantuan adalah Rp 1 juta per pekerja untuk dua bulan, yakni Juli dan Agustus 2021.


Distribusi Vaksin Tak Boleh Tersendat

Selain itu, Puan juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang semakin mempermudah warga untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Namun, menurut Puan, kemudahan akses ini harus dibarengi dengan pasokan dan distribusi vaksin yang semakin lancar.

"Kalau akses vaksin telah diperluas untuk warga yang belum punya NIK serta warga rentan, dan sebelumnya juga anak di atas 12 tahun sudah boleh divaksin, berarti sasaran vaksinasi semakin luas. Karena itu, pasokan dan distribusinya tidak boleh tersendat, justru harus semakin lancar," ujarnya.

Simak video 'Menkeu Beberkan Deretan Bansos yang Diperpanjang Saat PPKM':

[Gambas:Video 20detik]