Hak Angket Blok Cepu Melemah Bukti DPR Stempel Pemerintah

Jakarta - Anggota DPR pernah kesal dijuluki sebagai stempel pemerintah oleh Amien Rais. Tapi kini mantan Ketua Umum PAN itu punya bukti tudingannya itu memang benar. Apa itu?"Jika usul hak angket soal Blok Cepu yang digulirkan anggota DPR melemah akibat tekanan maupun lobi pemerintah, akan semakin membuktikan bahwa DPR adalah stempel dari pemerintah," kritik Amien.Hal itu disampaikan Amien dalam jumpa pers tentang Blok Cepu, di press room DPR, Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (28/3/2006).Agar usul hak angket tidak melemah, menurut Amien, perlu ada orang yang tetap menyuarakan usul itu. Mantan Ketua Umum PAN itu memprediksi usulan hak angket itu akan banyak mendapat halangan."Usul hak angket jalannya akan terjal sekali. Tapi yang terpenting kita harus berani melakukan, kalau kita kalah, itu urusan belakangan," tandas profesor ilmu politik itu.Hak angket, jelas Amien, sangat diperlukan untuk melihat kembali prosedur perjanjian antara pemerintah dan ExxonMobil dalam memutuskan hak pengelolaan Blok Cepu. Hak angket tetap dilakukan juga agar DPR dan eksekutif sejajar.Amien menuturkan, Pertamina telah terbukti memenangkan tender yang ada di Libya yang mengalahkan Petronas dan perusahaan-perusahaan asing lainnya. Maka itu, ia heran mengapa pengelolaan Blok Cepu diberikan pada orang asing.Mantan Ketua MPR itu juga mengeritik kontrak 30 tahun dalam pengelolaan Blok Cepu. Kontrak itu dinilai terlalu panjang."Bukan berarti kita xenophobia (selalu mencurigai kehadiran pihak asing). Tapi contoh di mata kita yang sangat mencolok adalah Freeport yang dieksploitasi," demikian Amien. (iy/)