Sindikasi Soroti Skema Distribusi Bansos ke Pekerja yang Tak Tepat Sasaran

Farih Maulana Sidik - detikNews
Kamis, 05 Agu 2021 18:53 WIB
woman hand showing envelope and Indonesia rupiah money
Ilustrasi bantuan uang (Foto: Getty Images/iStockphoto/melimey)
Jakarta -

Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) menyoroti terkait skema distribusi bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah ke pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. Skema distribusi bansos selama ini dinilai tidak tepat sasaran.

Ketua Pengurus Harian Sindikasi Nur Aini mengatakan dampak pandemi COVID-19 memang sangat signifikan bagi kehidupan pekerja di semua status hubungan kerja, baik pekerja tetap maupun pekerja kontrak. Terlebih bagi para pekerja freelance.

"Untuk pekerja tetap dan kontrak dalam setahun terakhir itu mereka mengalami dampak yang luar biasa dari pemotongan gaji dirumahkan, bahkan tanpa gaji ya dirumahkan itu, juga mereka harus menghadapi PHK yang PKH-nya itu ada juga yang tanpa kompensasi atau pesangon, karena alasannya di PHK karena ada pandemi," kata Nura dalam konferensi pers virtual bersama Change.org Indonesia, Kamis (5/8/2021).

Dia menyebut kondisi pandemi menjadi alasan untuk para pekerja kehilangan haknya. Pandemi memaksa para pekerja harus melanjutkan hidupnya dengan 'banting setir' dari pekerja tetap atau kontrak menjadi freelancer.

"Kondisi seperti itu, anggota kami di Sindikasi itu sama sekali tidak tersentuh bantuan dari pemerintah, karena skema dan distribusinya kami melihat sangat tidak tepat," ucapnya.

Dia menjelaskan ada dua skema yang dilakukan pemerintah dalam menyalurkan bantuan ke para pekerja yang dinilai tidak tepat sasaran. Pertama adalah lewat bantuan langsung; dan kedua, lewat kartu Pra Kerja.

"Pertama, untuk bantuan langsung itu sama sekali mereka, teman-teman yang bekerja di sektor informal ini tidak mendapatkan, kenapa? Karena selama ini pendataan untuk mendapatkan bantuan sosial langsung itu mereka harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, sementara posisi mereka sebagai status mereka sebagai pekerja informal mereka tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, artinya mereka sama sekali tidak mendapatkan," ujarnya.

"Apalagi kartu Pra Kerja ya, itu tidak jelas lagi skemanya. Karena pekerja itu kan untuk mendapat bantuan harus melewati pelatihan dulu. Padahal kebutuhan pekerja kreatif ini, mereka tidak mendapatkan pendapatan bukan karena mereka tidak memiliki keahlian profesinya masing, tapi karena pekerjaannya nggak ada," tambahnya.

Dia tak hanya menyoroti soal skema distribusi. Menurutnya, jumlah bantuan pun jauh dari kebutuhan biaya hidup.

"Waktu itu dapat Rp 600 ribu atau Rp 1,2 juta, itu jauh dari kebutuhan para pekerja ini yang saat ini sedang mengejar untuk survive dulu," katanya.

Lebih jauh, dengan diperpanjangnya PPKM level 4 dengan tambahan bantuan langsung, tetap saja itu tidak menyentuh semua pekerja yang terdampak. Dia pun mendesak pemerintah melibatkan serikat pekerja dalam mendata pembagian bantuan.

"Kita lihat lemahnya pendataan di Indonesia hingga tidak ada pelibatan serikat pekerja dalam mekanisme bansos. Makanya kami mendesak pemerintah kalau membuat kebijakan itu jangan diskriminatif terhadap pekerja, terutama pekerja informal. Bantuan itu harus menyentuh semua lapisan pekerja dan melibatkan serikat-serikat pekerja untuk pendataan juga," pungkasnya.

(fas/gbr)