Pemprov DKI Tindaklanjuti Temuan Pemborosan Pengadaan Rapid Test Rp 1,19 M

Tiara Aliya - detikNews
Kamis, 05 Agu 2021 14:04 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Wagub DKI Ahmad Riza Patria (Wilda/detikcom)
Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menyebut ada pemborosan dana sebesar Rp 1,190 miliar yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam pengadaan rapid test pada 2020. Pemprov DKI Jakarta pun menindaklanjuti temuan BPK tersebut.

"Terkait temuan BPK tentang pemborosan atas pengadaan rapid test COVID-19 dan pengadaan respirator N95 telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dalam pidato penyampaian jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta yang dilihat, Kamis (5/8/2021).

Selain itu, Pemprov DKI menindaklanjuti laporan pemborosan dana untuk pengadaan respirator atau masker KN95 di tahun yang sama. Diketahui, pemborosan dana mencapai Rp 5,85 miliar.

"Seluruh temuan telah dilakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK," sebutnya.

Sebagaimana diketahui, hal itu tertulis dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Disebutkan dalam penanganan COVID-19 di 2020, Pemprov DKI melakukan refocusing anggaran.

Salah satu yang mengalami refocusing anggaran adalah Belanja Tak Terduga (BTT). Semula anggaran penanganan COVID di Jakarta dianggarkan senilai Rp 188 miliar. Namun kemudian dilakukan perubahan dengan disahkannya anggaran dari BTT untuk COVID sebesar Rp 5,521 triliun.

"Realisasi BTT sampai 31 Desember 2020 senilai Rp 4.707.937.545.524 atau 85,27 persen dari anggaran Rp 5.521.44.220.129," demikian isi LHP tersebut, seperti dilihat, Kamis (5/8/2021).

Dengan demikian, ada sisa anggaran BTT yang tidak terealisasi senilai Rp 813 miliar atau 14,73 persen. Kemudian Realisasi BTT per 31 Desember seluruhnya digunakan untuk penanggulangan COVID-19.

Dana BTT itu kemudian salah satunya digunakan untuk pengadaan rapid test COVID-19. Dari hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban pembayaran, BPK menyoroti temuan ada dua penyedia jasa pengadaan rapid test dengan merek sama serta dengan waktu yang berdekatan. Namun, dari dua merek itu, diketahui memiliki harga yang berbeda.

(mae/mae)