Anggaran Sarana Jaya Temuan KPK Rp 2,6 T, Berapa yang Diduga Dikorupsi?

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 05 Agu 2021 12:49 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)

Perkara ini masih berproses di KPK dengan kabar terakhir telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan KPK juga memeriksa saksi lainnya dari pihak BPKD DKI, yaitu Faisal Syafruddin dan Asep Erwin; dan pihak BUMD DKI, Farouk.

Dia menyebut para saksi ditanyai soal dugaan pengelolaan APBD DKI yang tidak sesuai peruntukan. Menurutnya, masalah itu terjadi pada pengadaan lahan di Munjul.

"Dikonfirmasi antara lain pengetahuan para saksi mengenai proses pengelolaan keuangan APBD DKI Jakarta yang diduga terdapat adanya peruntukkan yang tidak sesuai khususnya terkait pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung," kata Ali, Kamis (5/8/2021).

Kapan Panggil Anies Baswedan?

Ketua KPK Firli Bahuri pernah menyampaikan bahwa keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan penting dan diperlukan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di DKI Jakarta. Namun Firli belum memastikan kapan sedianya Anies dipanggil untuk menghadap penyidik KPK.

"KPK memahami keinginan dan harapan masyarakat agar ada penuntasan perkara-perkara korupsi sampai ke akar-akarnya, termasuk kasus korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," kata Firli kepada detikcom, Senin (26/7/2021).

"Langkah pemanggilan tentu dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan penyidikan, melengkapi alat bukti, atau memberi keterangan sebagai saksi berkaitan tersangka sebelumnya ataupun bisa ditemukan potensi pengembangan baru dari kasus tersebut," imbuhnya.

Firli memastikan pemanggilan terhadap siapa pun tidak dikecualikan dalam penegakan hukum. Firli pun mengaku segera menjadwalkan pemanggilan terhadap Anies, tetapi untuk waktunya belum dipastikan olehnya.

"KPK tidak pernah ragu dan pandang bulu untuk menyelesaikan perkara korupsi, siapa pun dan apapun status jabatan seseorang tetapi kerja KPK berpegang pada prinsip kecukupan bukti dan bukti yang cukup," ucap Firli.

"Kita memang akan jadwalkan untuk pemanggilan para pihak yang terkait pada perkara korupsi pengadaan lahan di DKI Jakarta. Beri waktu KPK untuk bekerja, pada saatnya KPK akan menyampaikan kepada publik secepatnya, mungkin minggu ini atau minggu depan. Semua sangat bergantung pada proses yang berlangsung, tapi KPK terus melakukan yang terbaik," imbuhnya.

Tonton Video: Jadi Tersangka! Eks Dirut Sarana Jaya Diduga Rugikan Negara Rp152 M

[Gambas:Video 20detik]




(dhn/fjp)