Round-Up

Dinar Candy di Pinggir Jalan Pakai Bikini Terancam Dijerat Pornoaksi 

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 05 Agu 2021 05:59 WIB

Polisi Telusuri Aksi Dinar Candy

Polri angkat bicara terkait aksi Dinar Candy itu. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan pihaknya akan menelusuri kebenaran video tersebut.

"Kita cek dulu kebenarannya, apakah yang di video itu dia," kata Argo saat dihubungi wartawan, Rabu (4/8/2021).

Argo belum mau berkomentar lebih lanjut saat ditanya apakah aksi Dinar Candy ini termasuk pornoaksi.

"Kita cek dulu kebenarannya," kata Argo lagi.

Polres Jaksel mencari tahu lokasi Dinar Candy aksi berbikini. Kabag Ops Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ruslan Idris mengatakan pihaknya telah mencoba mencari tahu aksi Dinar Candy itu kepada beberapa teman Dinar Candy.

"Ini saya lagi tanya temen-temen dia itu kan DJ. Saya sudah dapat informasi dia DJ, dia host juga. Tapi informasi dari temannya ini di Bali," ujar Ruslan.

"Saya lagi nunggu temen dia. Tadi saya telepon temen dia katanya itu di Bali beberapa hari lalu," tambahnya.

Terancam UU Pornografi

Pakar pidana, Prof Hibnu Nugroho menilai aksi Dinar Candy ini termasuk unsur pidana pornoaksi. Guru besar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu menjelaskan bahwa peluang Dinar Candy dijerat Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sangat besar.

"Wah bisa sekali (terjerat UU Pornografi). Protes boleh tetapi yang santun, berdasar pada norma yang berlaku dalam masyarakat," kata Hibnu saat dihubungi, Rabu (4/8/2021).

Hibnu menilai, apa yang dilakukan Dinar Candy sudah masuk unsur pornografi. Sebab, aksi Dinar Candy ini dilakukan di tempat umum.

"Masalahnya kan di tempat umum, asas kepantasan dan kepatutan yang menjadi dasar," lanjut Hibnu.

Adapun pasal 36 mengatur soal hukuman bagi mereka yang melakukan eksploitasi seksual di muka umum. Mereka yang melanggar bisa terancam pidana 10 tahun penjara. Begini bunyi pasalnya:

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).


(mea/mea)