Isu Papua Hanya Manuver Senator Australia

Jakarta - Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita menilai manuver segelintir senator Australia yang mengangkat lagi isu Papua tidak lebih sebagai aksi politicking untuk kepentingan politis sempit dan jangka pendek. "Mereka kan politisi, jadi berusaha menarik simpati konstituen agar bisa dipilih lagi," ujar Ginandjar sinis, Selasa (28/3/2006). Pernyataan yang disampaikan usai rapat konsultasi DPD dan pemerintah di Istana Negara, Jakarta, di atas menanggapi maraknya isu genocide yang semula dijadikan alasan permintaan suaka politik oleh 43 orang asal Papua. Termasuk pula isu dugaan pembunuhan terhadap beberapa orang mahasiswa Universitas Cendrawasih oleh aparat keamanan seusai bentokan Abepura pada 17 Maret lalu. Isu ini dihembuskan seorang anggota senator Australia yang mendukung gerakan separatisme memisahkan Papua dari NKRI. Ginandjar menduga pernyataan-pernyataan yang dilontarkan para senator Australia itu didasarkan pada informasi yang tidak akurat. Karenanya ia mengimbau agar sebagai wakil rakyat negara yang terhormat, hendaknya melakukan verifikasi dan klarifikasi atas setiap masukan yang diperolehnya dan tidak malah mengeksploitasi informasi keliru untuk kepentingan politik internal. Bahkan sampai mengorbankan hubungan baik dua negara bertetangga yang seharusnya penuh persahabatan. "Mereka harusnya bangunlah dari hal-hal demikian. Wakil rakyat hendaknya melihat masalah dengan jernih," ujarnya. Namun menurutnya, pemutusan diplomatik RI-Australia sama sekali belum diperlukan. Masih banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan menindaklanjuti protes resmi dan pemanggilan pulang duta besar RI di Canberra seperti menunda kegiatan kerjasama, mengurangi keberangkatan mahasiswa dan mengeluarkan travel warning untuk WNI yang akan bepergian ke Autralia. "Saya sependapat tidak perlu ada pemutusan diplomatik saat ini. Pemutusan diplomatik itu langkah terakhir sebelum langkah perang," imbuhnya. (nrl/)