Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendukung langkah Lazada Indonesia yang menutup akses perdagangan barang impor pada tiga klaster industri, yakni klaster tekstil dan fashion, klaster kuliner dan klaster kerajinan.
Dia menilai langkah Lazada Indonesia patut didukung sebagai bentuk perhatian dan keberpihakan terhadap produk dalam negeri. Adapun penghentian perdagangan barang impor pada tiga klaster tersebut tersebut dimulai pada Selasa (3/8) kemarin.
"Saya atas nama Pimpinan MPR RI dari Partai Demokrat mengapresiasi langkah Manajemen Lazada Indonesia yang telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada UMKM dalam memasarkan produk-produknya," ungkap Syarief dalam keterangannya, Rabu (4/8/2021).
Mantan Menteri Koperasi dan UKM di era SBY ini menyebut berbagai produk impor telah mengambil pangsa pasar dari produk lokal. Hal itu terlihat dari beberapa waktu terakhir, serbuan barang-barang asing kian marak di beberapa marketplace yang ada di Indonesia.
"Akibat serbuan tersebut, produk lokal tergeser dan bahkan berpotensi mati sehingga dibutuhkan langkah nyata dan keberpihakan untuk mendukung produk-produk dalam negeri," ungkapnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mendorong pemerintah untuk lebih memberikan ruang dan menyediakan dan meningkatkan pasar produk-produk dalam negeri.
"Presiden Jokowi telah menggaungkan semangat cintai produk-produk dalam negeri. Namun, semangat tersebut juga harus diikuti dengan langkah nyata lewat penyediaan bantuan mutu produksi hingga pemasaran produk-produk lokal," jelasnya.
Diungkapkannya, produk-produk dalam negeri juga memiliki kualitas yang baik sehingga masyarakat perlu didorong membeli produk lokal. "Kita memiliki produk-produk lokal yang berkualitas, mulai dari sepatu, pakaian, kerajinan tangan, kuliner khas yang telah mendunia, hingga terbaru sepeda buatan Indonesia yang digunakan oleh beberapa atlet mancanegara di Olimpiade Tokyo 2020," tuturnya.
Oleh karena itu, dia mendorong Pemerintah untuk mendukung UMKM-UMKM dalam menciptakan barang dan jasa berkualitas. Menurutnya, pemerintah harus terus mempertemukan UMKM dengan BUMN dan Perusahaan swasta lainnya yang dapat membantu permodalan, produksi, hingga pemasaran produk UMKM, serta mendukung UMKM naik kelas.
"Selama ini, UMKM hanya mengambil 10% ceruk pasar digital yang dikuasai oleh produk-produk asing. Pemerintah harus fokus dalam pengembangan digitalisasi UMKM sehingga UMKM dapat naik kelas, menyesuaikan dengan perkembangan digital, dan menghasilkan produk-produk dalam negeri yang berkualitas," pungkasnya.
(prf/ega)
