KPK Dalami 10 Eks Anggota DPRD Jambi soal Peran Tersangka Suap 'Ketok Palu'

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 04 Agu 2021 09:17 WIB
Film dokumenter KPK Endgame ditonton oleh pegawai tak lolow TWK.
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPK memeriksa 10 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengesahan atau 'ketok palu' RAPBD Jambi 2017. KPK mendalami mereka soal peran tersangka Fahrurrozi (FR) dkk dalam proses pengesahan RAPBD dan adanya dugaan aliran uang terkait 'ketok palu' tersebut.

"Para saksi didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan peran tersangka FR dkk dalam proses pengesahan RAPBD Prov Jambi 2017 dan 2018 dan dugaan adanya aliran sejumlah uang terkait dengan proses pengesahan RAPBD dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (4/8/2021).

Ali mengatakan ke-10 saksi tersebut di antaranya Ketua DPRD Jambi periode 2014-2019 Cornelis Buston serta dua Wakil Ketua DPRD, yaitu Abdulrahman Ismail Syahbandar dan Chumaidi Zaidi.

Kemudian saksi selanjutnya adalah anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 Sufardi Nurzain, Nurani Cekman, Tadjudin Hasan, Parlagatun Nasution, Elhelwi, Gusrizal, dan Supriyono.

Mereka adalah pimpinan dan anggota DPRD Jambi yang menjadi terpidana dalam kasus dugaan suap terkait kasus ini. Ke-10 saksi tersebut diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka anggota DPRD Jambi, Fahrurrozi dkk.

Selanjutnya, Ali mengatakan pemeriksaan terhadap mereka akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

Dalam kasus ini, KPK telah menjerat 18 orang sebagai tersangka, 12 di antaranya sudah diproses hingga persidangan. Pihak-pihak yang diproses tersebut adalah mantan Gubernur Zumi Zola, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi DPRD, dan pihak swasta.

Terbaru, ada 12 anggota DPRD Jambi dan seorang swasta yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Kedua belas anggota DPRD Provinsi Jambi yang menjadi tersangka itu diduga mengumpulkan para anggota fraksi di DPRD Jambi terkait pengesahan APBD.

Para anggota DPRD Jambi yang menjadi tersangka diduga menerima Rp 400-700 juta per fraksi atau Rp 100-200 juta per orang. Menurut KPK, dugaan suap untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 senilai total Rp 12,9 miliar dan untuk RAPBD 2018 senilai Rp 3,4 miliar. KPK menduga suap itu sebagian berasal dari pengusaha Jeo Fandy Yoesman Alias Asiang.

(dwia/dwia)