Penundaan MoU Bantuan Flu Burung RI-Australia Dikritik

Jakarta - Langkah Menko Kesra Aburizal Bakrie yang menunda penandatanganan MoU bantuan flu burung dengan Australia disayangkan. Masalah pemberian visa pada 42 warga Papua harus dibedakan dengan masalah kemanusiaan."Saya menyayangkan penolakan bantuan flu burung dari Australia dan harus dibedakan masalah dalam konteks politik seperti pemberian visa dan masalah yang memiliki human sensitivitas yang tinggi seperti pemberian bantuan terhadap obat flu burung. Australia jangan hanya berfikir dalam konteks humanitorial atau kemanusiaan saja," ungkap pengamat politik Dr Anak Agung Banyu Perwita. Hal ini disampaikan Banyu sebelum acara peluncuran dan diskusi buku Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara di Hotel Aryaduta di Jalan Prapatan, Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2006).Menko Kesra sebelumnya meminta agar Australia menunda penandatanganan MoU bantuan flu burung sebesar 10 juta dolar Australia. Penundaan dipicu pemberian visa 42 warga Papua.Banyu menilai pemberian visa terhadap 42 warga Papua memberikan dampak politis yang besar."Penarikan duta besar Indonesia di Australia merupakan warning yang sangat tegas dari pemerintah Indonesia terhadap pemberian visa 42 warga Papua," ujar Dekan FISIP Universitas Parahiyangan Bandung ini."Tahap ini merupakan tahap yang paling tegang dari sisi hubungan diplomatik. Pemberian visa merupakan test case terhadap pemerintahan SBY dan Australia tidak menyangka bahwa SBY menarik dubesnya," lanjut Banyu. (aan/)