Kasus Korupsi Proyek Lab MTs, Eks Pejabat Kemenag Dituntut 2 Tahun Penjara

Zunita Putri - detikNews
Selasa, 03 Agu 2021 14:41 WIB
Jakarta -

Mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Ditjen Pendis Kemenag) Undang Sumantri dituntut 2 tahun terkait kasus proyek pengadaan laboratorium komputer di MTs. Undang dituntut bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000 subsider pidana kurungan pengganti selama 2 bulan kurungan," kata jaksa penuntut Heradian Salipi saat membacakan tuntutan di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (3/8/2021).

Jaksa menilai terdakwa Undang Sumantri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kedua, melanggar Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1.

Hal yang memberatkan, tindakan Terdakwa Undang tidak mendukung program pemberantasan korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, Terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum, dan mengakui perbuatan.

"(Hal meringankan) Terdakwa tidak memperoleh keuntungan pribadi atas perbuatannya," ujar jaksa.

Sebelumnya, mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Ditjen Pendis Kemenag) Undang Sumantri didakwa merugikan negara Rp 23 miliar dalam proyek pengadaan laboratorium komputer di MTs. Undang didakwa memperkaya diri dan orang lain dalam kasus ini.

"Terdakwa bersama-sama Affandi Mochtar selaku pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM), Abdul Kadir Alaydrus, Ahmad Maulana, Noufal selaku Deputy General Manager Business Service Regional I PT Telekomunikasi Indonesia Tbk telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu PT Cahaya Gunung Mas (dengan memakai perusahaan PT Batu Karya Mas), sejumlah Rp 13.650.200.500, serta PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sejuklah Rp 5.095.645.960, dan PT Pramindo Ikat Nusantara (PT PINs) sejumlah Rp 4.890.806.614 pada pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk jejaring MTs (madrasah tsanawiyah) dan MA (madrasah aliyah) pada Ditjen PI tahun anggaran 2011," ujar jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (26/4/2021).

"Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp 13.650.200.500, dan sejumlah Rp 9.986.452.574 pada pengadaan pengembangan sistem komunikasi dab media pembelajaran terintegrasi untuk jenjang madrasah aliyah," lanjut jaksa.

Undang saat itu menjabat sebagai PPK pada pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk MTs serta pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk jenjang MTs dan madrasah aliyah (MA), serta selaku Kepala Bagian Umun pada Setditjen Kemenag.

Jaksa mengatakan Undang dan Affandi Mochtar sebagai PPK dan PPSPM mendapat tugas di proyek pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk MTs dan proyek pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi di tingkat madrasah aliyah (MA). Jaksa menyebut dari pekerjaan itu, Undang dan Affandi berupaya memenangkan pihak tertentu dan tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak sebagaimana mestinya.


Nama Vasco Ruseimy Ada di Dakwaan

A. Kasus Pengadaan Alat Lab Komputer MTs:

Berdasarkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) satuan kerja Ditjen Pendidikan Islam Kemenag tahun 2011, anggaran belanja pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk MTs sebesar Rp 31.680.000.000 dengan volume 400 paket dan harga satuan Rp 79,2 juta.

Adapun 400 paket itu tersebar di Provinsi Banten 40 Mts, DI Yogyakarta sebanyak 40 MTs, DKI Jakarta sebanyak 40 MTs, Jawa Barat sebanyak 35 MTs, Jawa Tengah sebanyak 126 MTs, Jawa Timur sebanyak 119 MTs.

Proyek pengadaan laboratorium MTs itu kemudian terdengar di DPR, yaitu anggota DPR saat itu Zulkarnaen Djabar. Jaksa mengatakan Zulkarnaen tertarik dengan proyek ini dan memerintahkan Fahd El Fouz dan Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra untuk mengecek informasi tersebut.

"Menindaklanjuti arahan Zulkarnaen Djabar, Fahd El Fouz kemudian mengajak Vasco Ruseimy, Syamsurachman, dan Rizky Moelyoputro dengan imbalan ikut memperoleh fee uang yang didasarkan pada nilai pekerjaan pengadaan barang/jasa," kata jaksa.

Setelah memastikan adanya proyek itu, Zulkarnaen memberi tahu Kepala Biro Perencanaan pada Setditjen Kemenag Syamsuddin tentang dana optimalisasi nonpendidikan pada APBN 2011 untuk Kemenag sejumlah Rp 120 miliar, yang mana ada alokasi untuk proyek laboratorium komputer MTs. Di pertemuan antara Zulkarnaen dan Syamsuddin, kata jaksa, Zulkarnaen menyampaikan proyek itu 'milik Senayan' dan Zulkarnaen telah menunjuk Fahd El Fouz untuk mengawal proyek itu.

Menindaklanjuti keinginan Zulkarnaen untuk menguasai proyek ini, jaksa menyebut Fahd menemui Affandi Mochtar. Dalam pertemuan itu, Fahd meminta Affandi memenangkan pihak yang dikehendaki Zulkarnaen. Permintaan bantuan itu langsung direspons positif Affandi dengan memanggil Bagus Natanegara untuk memberikan penjelasan lebih rinci kegiatan tersebut.

Setelah itu, Fahd menawarkan kegiatan pengadaan peralatan laboratorium itu ke Direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia Abdul Kadir. Namun, karena perusahaan Abdul tidak memiliki kemampuan dalam bidang komputer, Abdul menawarkan ke Ahmad Maulana pemilik PT Cahaya Gunung Mas, kemudian disanggupi oleh Ahmad.

Sekitar Oktober 2011, jaksa menyebut Affandi Mochtar bertemu dengan Fahd El Fouz, Dendy Prasetia, Syamsurachman, Vasco Ruseimy, dan Abdul Kadir. Dalam pertemuan itu, Fahd memperkenalkan Abdul Kadir sebagai pihak yang akan melaksanakan pengadaan peralatan lab komputer MTs 2011 kepada Affandi Mochtar.

"Bahwa atas pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium komputer MTs, Adbul Kadir menyerahkan fee kepada Fahd El Fouz, sejumlah Rp 4.740.000.000 yang bersumber dari Ahmad Maulana," tutur jaksa.

Dalam kegiatan proyek ini, jaksa menuturkan Undang Sumantri tidak memberikan harga perkiraan sendiri (HPS). Sehingga HPS yang dipakai adalah angka yang tertera di DIPA sebesar Rp 31.680.000.000.

Singkat cerita, pada November 2011, Kemenag menetapkan tiga pemenang. Penetapan ketiga pemenang ini, kata jaksa, tidak sesuai prosedur karena tanpa melakukan evaluasi teknis dan verifikasi. Tiga perusahaan adalah

1. PT Batu Karya Mas dengan nilai penawaran Rp 31.204.000.000 sebagai pemenang lelang

2. PT Paramos Rezeki Indah dengan nilai penawaran Rp 31.268.000.000 sebagai calon cadangan pemenang I

3. PT Gagasan Adinusa dengan nilai penawaran Rp 31.363.000.000 sebagai cadangan pemenang II.

Setelah pemenang lelang ditetapkan, Undang selaku PPK menandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan paket dengan nilai kontrak Rp 31.204.000.000. Namun, sampai akhir masa kontrak, masih terdapat kekurangan pekerjaan, yaitu baru 24 dari 400 MTs yang menerima paket.

"Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Affandi Mochtar, Abdul Kadir Alaydrud, dan Ahmad Maulana dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengadaan peralatan komputer MTs TA 2011 telah memperkaya PT Cahaya Gunung Mas (dengan memakai PT Batu Karya Mas) serta mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp 13.650.200.500," papar jaksa.

(yld/dhn)