.webp)
KPK akan mengawasi program Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim dalam pengadaan laptop dan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk sekolah. KPK berharap pengadaan tersebut disalurkan secara transparan dan akuntabel.
"KPK dan tentu aparat penegak hukum lain tetap melakukan pengawasan terkait setiap penggunaan uang negara," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).
"KPK mengingatkan pelaksana kegiatan dimaksud agar (pengadaan) dilakukan secara transparan dan akuntabel," imbuh Ali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ali mengatakan penyelenggaraan tersebut harus dipastikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu guna menunjukkan transparansi kepada publik dalam hal ini.
"Pelaksanaan kegiatan harus dipastikan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan-aturan pengadaan yang berlaku," ujarnya.
Selanjutnya Ali menyebut KPK akan mulai mengusut suatu perkara jika ada laporan masyarakat. KPK mengimbau masyarakat melapor jika ada kejanggalan pada penyelenggaraan ini.
"Penanganan perkara oleh KPK tentu diawali dengan adanya laporan masyarakat yang kemudian dilakukan verifikasi dan analisa data," katanya.
"Untuk itu, bagi masyarakat yang mengetahui dugaan peristiwa pidana korupsi dalam kegiatan dimaksud, silakan segera dilaporkan kepada KPK," sambungnya.
Sebelumnya, Kemendikbud-Ristek menjelaskan unit laptop yang dimaksudkan Nadiem adalah paket teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Paket ini bukan cuma laptop, tapi juga mencakup perangkat pendukungnya, antara lain router, connector, printer, dan scanner.
Pengadaan peralatan TIK ini diambil dari vendor di dalam negeri yang memenuhi persyaratan TKDN. Jumlah unit yang diterima tiap sekolah akan berbeda bergantung usulannya mulai level SD sampai SMA. Anggaran Rp 2,4 triliun dari pusat akan ditransfer ke daerah, lalu pemda akan belanja kebutuhan paket laptop untuk daerahnya dari vendor secara transparan dan akuntabel melalui e-katalog.
