Round-Up

Duo Wakil Rakyat PDIP dari DKI Serang Luhut dan Jokowi

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 03 Agu 2021 09:18 WIB
PDIP akan menggelar Rakornas untuk menyambut HUT ke-46 pada Kamis (10/1/2019) mendatang. Ratusan bendera PDIP merahkan jalanan Jakarta.
Bendera PDIP (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Dua anggota DPR Fraksi PDIP melempar kritik kepada Presiden Jokowi dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya adalah Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu, yang mengkritik terkait penanganan Corona di RI.

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilainya tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi COVID-19. Dalam hal ini, Effendi merespons pernyataan pakar epidemiologi asal Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono yang menyebut Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi.

Effendi SimbolonEffendi Simbolon (Ari Saputra/detikcom)

"Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya, PSBB itu juga Rp 1.000 triliun lebih ya di tahun 2020 itu," ujar Effendi kepada wartawan, Sabtu (31/7/2021).

"Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja kan itu. Sebulan Rp 1 juta saja kali 70 masih Rp 70 triliun. Kali 10 bulan saja masih Rp 700 triliun. Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas ke mana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin," sambung Wakil Rakyat dari Dapil DKI III ini.

Effendi kemudian menyebut banyak negara lain yang sukses mengatasi pandemi COVID-19 dengan cara lockdown. Dia mengatakan virus Corona itu bisa dicegah penularannya dengan cara semua orang tetap berada di rumah.

Hanya, kata Effendi, alih-alih memilih lockdown, Indonesia justru menerapkan PPKM. Effendi menyatakan hasil dari PSBB hingga PPKM hanya 'nol' dan cenderung minus.

"PPKM ini dasarnya apa? Rujukannya apa? Arahan Presiden? Mana boleh. Akhirnya panik nggak karuan, uang hilang, habis Rp 1.000 triliun lebih. Erick Thohir belanja, Menkes belanja. Dengan hasil nol. Minus malah. Ini herd immunity karena iman saja," tukas Effendi.

Simak video 'Sederet Alasan Jokowi Hingga Putuskan Lanjutkan PPKM Level 4':

[Gambas:Video 20detik]



Selain Effendi, ada Masinton yang justru mengkritik Luhut. Simak selengkapnya di halaman berikut