Pertemuan Menlu ASEAN, RI Ingatkan Bahaya Diskriminasi Vaksin

Zunita Putri - detikNews
Senin, 02 Agu 2021 15:16 WIB
Komisi I DPR RI menggelar rapat bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Dalam rapat, Retno menegaskan Indonesia masih terus menjalin pembicaraan dengan Pfizer dan Moderna terkait vaksin.
Menlu Retno Marsudi (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengingatkan bahaya diskriminasi jenis vaksin COVID-19 sebagai syarat perjalanan ke beberapa negara. Retno juga menyampaikan Indonesia mendorong percepatan vaksinasi di negara ASEAN.

Hal itu disampaikan Retno saat menghadiri ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-54 di Washington DC, Amerika Serikat, Senin (2/8/2021). Retno menyampaikan hal itu saat menanggapi laporan Sekjen ASEAN mengenai upaya ASEAN dalam pengadaan vaksin bagi negara anggota ASEAN dengan menggunakan ASEAN Response Fund.

"Indonesia menyampaikan beberapa hal: Pertama, Indonesia telah memberikan kontribusi kepada COVID-19 ASEAN Response Fund. Kedua, Indonesia menyampaikan perlunya dijajaki kemungkinan pengaturan dose-sharing mechanism untuk mempercepat vaksinasi di negara-negara ASEAN. Ketiga, Indonesia mengingatkan bahayanya kebijakan diskriminasi terhadap jenis vaksin yang digunakan oleh negara dunia sebagai syarat dalam perjalanan. Indonesia mengingatkan bahwa pengakuan terhadap vaksin hendaknya selalu menggunakan referensi yang diberikan oleh WHO," ujar Retno seusai rapat.

Retno mengatakan rapat AMM berlangsung selama 5 jam dan membahas isu ASEAN, di antaranya juga membahas tentang kelanjutan dari Asean Leaders Meeting (ALM) yang berlangsung di Jakarta terkait dengan implementasi 5 point of consensus tentang isu kudeta Myanmar. Retno mengatakan hingga saat ini isu itu belum ada perkembangan.

"100 hari sudah berlalu sejak ALM bertemu di Jakarta, saya secara terus terang menyampaikan sampai saat ini tidak terjadi perkembangan yang signifikan dalam implementasi 5 point of consensus, Indonesia berharap agar Myanmar dapat segera menyetujui usulan ASEAN mengenai penunjukan special envoy (utusan khusus), special envoy harus dapat segera bekerja dengan mandat yang jelas dari ASEAN; SE juga harus dipastikan mendapatkan jaminan akses penuh, baik terkait dengan pertemuan dengan berbagai pihak maupun pergerakan selama menjalankan tugasnya di Myanmar," ungkap Retno.

Retno juga menyampaikan bahwa Indonesia dalam posisi meminta ASEAN segera mengambil keputusan terkait isu Myanmar. Dia mendesak ASEAN segera menunjuk utusan untuk menyelesaikan konflik di Myanmar.

"Oleh karena itu, sudah waktunya ASEAN mengambil keputusan yang decisive, Indonesia mengharapkan bahwa pertemuan AMM ini dapat memutuskan mengenai penunjukan special envoy sesuai usulan ASEAN beserta mandatnya yang jelas serta adanya komitmen militer Myanmar untuk memberikan akses penuh pada special envoy untuk menjalankan tugasnya," kata Retno.

"Jika pertemuan ini gagal memastikan langkah konkret implementasi 5 point of consensus, maka Indonesia mengusulkan bahwa isu mengenai tindak lanjut 5 point of consensus ini dikembalikan dikembalikan ke para pemimpin ASEAN, karena mandatnya adalah sekali lagi dari para pemimpin, kita coba implementasikan dan jika tidak terjadi implementasi maka isu ini harus dilaporkan kembali kepada para pemimpin ASEAN untuk mendapatkan arahan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan ASEAN sesuai dengan piagam ASEAN," tegasnya.

Retno juga meminta negara di ASEAN tidak diam di atas penderitaan rakyat Myanmar. Dia juga mengusulkan agar ASEAN memberikan bantuan untuk rakyat Myanmar, khususnya perempuan dan anak-anak.

"Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan ASEAN segera mengambil langkah pemberian bantuan kemanusiaan, termasuk untuk kaum perempuan dan anak-anak," pungkas Retno.

(zap/imk)